OJK Perluas Asuransi Aset Pemerintah untuk Risiko Bencana

Perlindungan asuransi terhadap kerugian akibat bencana alam di Indonesia masih terbatas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah memperluas asuransi aset milik negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengurangi beban kerugian masyarakat akibat bencana, sebagaimana dilansir dari Keuangan pada Kamis (29/10/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut rendahnya cakupan asuransi menunjukkan sebagian besar dampak finansial bencana masih ditanggung langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat Indonesia termasuk negara rawan bencana berdasarkan The World Risk Index.

Dalam peluncuran Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 di Jakarta Pusat, Ogi menjelaskan bahwa perluasan perlindungan akan dimulai dari aset pemerintah.

"Pertanggungan terhadap kerugian bencana itu masih sangat kecil. Artinya, kerugian itu masih diserap oleh masyarakat," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

OJK juga mendorong Kementerian Keuangan memberikan komitmen untuk mengasuransikan aset pemerintah secara bertahap. Perlindungan tersebut mencakup berbagai potensi kerusakan akibat bencana alam.

"Kami mendorong ada komitmen dari Kementerian Keuangan bahwa aset-aset atau harta benda milik pemerintah itu secara bertahap akan diasuransikan. Itu peran kami untuk menutup risiko terhadap bencana alam, baik banjir, gempa bumi, hingga risiko lain terkait dengan bencana alam," tutur Ogi Prastomiyono.

Untuk mendukung langkah tersebut, OJK melihat Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) sebagai salah satu lembaga yang dapat dioptimalkan. Selain itu, terdapat PT Reasuransi MAIPARK Indonesia (MAIPARK) yang selama ini berfungsi memberikan perlindungan terhadap risiko gempa bumi.

Ogi mendorong pengembangan cakupan perlindungan MAIPARK agar ke depannya tidak hanya berfokus pada gempa bumi, tetapi juga mencakup banjir, bencana alam lainnya, dan kebakaran.

"Dengan demikian, kesenjangan perlindungannya semakin kecil. Sebab, ada yang bisa diasuransikan dan ada yang tidak. Namun, paling tidak kami memperkecil kesenjangan perlindungan dari akibat bencana alam. Dengan demikian, asuransi akan ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap harta benda baik di pusat maupun daerah dan akan diasuransikan secara bertahap," kata Ogi Prastomiyono.

Data OJK sebelumnya menunjukkan cakupan asuransi barang milik negara masih jauh dari menyeluruh. Saat ini, baru sekitar 20% barang milik negara yang tercatat telah memperoleh perlindungan asuransi melalui skema yang ada.

"Memang belum seluruh barang milik negara terlindungi oleh asuransi," ungkap Ogi Prastomiyono.

Menurut Ogi, keterbatasan perlindungan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas industri asuransi. Persoalan lain meliputi kelengkapan dan kualitas data aset, penentuan prioritas berdasarkan tingkat risiko, kesiapan anggaran pembayaran premi, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga.

Ogi menilai karakteristik dan nilai aset pemerintah yang beragam membuat perluasan asuransi membutuhkan perencanaan terukur. Karena itu, penentuan prioritas perlindungan akan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing aset, bukan sekadar mengejar jumlah objek yang diasuransikan.