Nasabah Kartu Kredit Tanggung 60 Persen Tagihan Transaksi Ilegal

Penanganan transaksi kartu kredit tanpa izin kembali menjadi sorotan setelah Jessica Tjondrowidjojo harus menanggung 60 persen tagihan senilai Rp 10 juta meski telah mengajukan sanggahan kepada bank. Peristiwa yang terjadi pada September 2026 itu mendorong Koalisi Jagalah Warga menuntut penguatan perlindungan nasabah dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa transaksi digital, dilansir dari Detik iNET.

Jessica mengaku menerima hingga 15 notifikasi transaksi kartu kredit pada suatu malam. Setelah memeriksa pemberitahuan tersebut, ia menyadari adanya transaksi yang tidak pernah dilakukannya dan segera menghubungi bank untuk mengajukan sanggahan.

Namun, pihak bank menolak sanggahan tersebut dengan alasan transaksi menggunakan kode OTP atau kata sandi sekali pakai. Jessica kemudian memperoleh keringanan sebesar 40 persen, sehingga masih harus membayar sebagian besar tagihan yang disengketakan.

Dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (23/10/2026), Jessica menjelaskan hasil penanganan pengaduannya.

"Setelah saya menyampaikan keluhan ke pihak bank, memang saya diberi keringanan yaitu 40%, yang berarti saya tetap harus membayar 60% dari tagihan yang tidak saya gunakan," ujar Jessica.

Jessica menduga kejadian tersebut berkaitan dengan nomor telepon lamanya yang sudah tidak digunakan sejak 2021, tetapi masih terhubung dengan kartu kreditnya. Ia juga menyayangkan keputusan bank yang membuatnya harus menanggung sebagian kerugian atas transaksi yang tidak diakui.

Menurut Jessica, pihak bank menyampaikan bahwa kejadian tersebut merugikan bank maupun nasabah dan menilai terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak nasabah.

Koordinator Koalisi Jagalah Warga sekaligus Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai perlindungan terhadap nasabah yang menghadapi penyalahgunaan data pribadi dan penipuan digital memerlukan tanggung jawab negara. Ia menyoroti belum memadainya perlindungan hak konsumen dalam transaksi keuangan digital.

"Karena itu negara harus mengambil tanggung jawab yang memadai untuk melindungi warga yang mengalami kerentanan, sebagai nasabah dan konsumen," kata Halili Hasan.

Koalisi juga menyoroti biaya administrasi bulanan yang dibebankan kepada nasabah. Menurut koalisi, biaya tersebut semestinya diimbangi standar keamanan sistem, pelayanan yang memadai, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil ketika transaksi tanpa izin terjadi.

Untuk menggambarkan besarnya ancaman penipuan digital, koalisi mengutip data Global Anti-Scam Alliance (GASA). Data tersebut menyebut 66% orang dewasa di Indonesia pernah menjadi korban penipuan digital, dengan total kerugian mencapai Rp 9,1 triliun.

Koalisi menilai proses pengaduan yang berlarut-larut dapat menambah beban korban. Dalam sejumlah kasus, nasabah merasa perlu menyampaikan persoalannya melalui media sosial agar memperoleh perhatian setelah menghadapi kesulitan dalam proses sanggahan.

Perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Anindiya Icchanaya Devi, menyampaikan desakan koalisi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menerjemahkan mandat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui regulasi turunan yang melindungi masyarakat.

Koalisi mengusulkan keterlibatan penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) sebagai pihak ketiga untuk melakukan verifikasi independen dalam transaksi keuangan digital tanpa tatap muka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan juga diminta memperkuat standar verifikasi agar tidak hanya mengandalkan kode OTP.

Icchanaya menegaskan bahwa koalisi menolak mekanisme yang membebankan pembuktian secara sepihak kepada nasabah dalam sengketa transaksi yang tidak mereka akui.

"Hapus praktik pengalihan beban pembuktian sepihak kepada nasabah saat terjadi sengketa transaksi tanpa izin," tegas Icchanaya.

Selain memperjelas tanggung jawab bank atas transaksi yang disengketakan, koalisi meminta institusi keuangan menjamin akuntabilitas biaya administrasi melalui peningkatan keamanan dan penyelesaian pengaduan yang berkeadilan.

Sebagai tindak lanjut, Koalisi Jagalah Warga meluncurkan posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban transaksi tanpa izin. Posko tersebut disiapkan untuk menyediakan pendampingan, advokasi, dan konsolidasi melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.