Bank BUMN Kembalikan Dana Nasabah Sesuai Ketentuan Hukum

Penggantian dana nasabah oleh bank BUMN yang mengalami kasus kerugian konsumen tidak otomatis dapat dianggap sebagai kerugian negara. Tindakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab perbankan apabila dilaksanakan berdasarkan aturan hukum dan prosedur yang berlaku, dilansir dari Keuangan. Ketentuan mengenai tanggung jawab tersebut tercantum dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Regulasi ini mengatur kewajiban lembaga jasa keuangan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian pegawai maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa penggantian kerugian nasabah mempunyai dasar hukum. Kewajiban tersebut tetap berlaku untuk dipertimbangkan meskipun kerugian yang dialami konsumen berkaitan dengan tindakan oknum pegawai bank.

Menurut Fickar, hubungan antara lembaga perbankan dan nasabah berada dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian, kegagalan bank memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan dapat menimbulkan persoalan wanprestasi.

Dalam kondisi tersebut, nasabah memiliki dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran, termasuk bunga apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Hubungan bank dengan konsumen itu sebenarnya hubungan keperdataan. Artinya, jika bank tidak membayar dana konsumen sesuai waktunya, ini disebut wanprestasi atau ingkar janji dan bisa dituntut pembayaran plus bunga," ujar Fickar dalam keterangan dikutip Jumat (30/10/2026).

Pertanggungjawaban bank dan pegawai harus dibedakan

Persoalan pengembalian simpanan nasabah perlu dipisahkan dari proses penanganan dugaan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya dana. Apabila terjadi penggelapan oleh pegawai, pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada individu yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Artinya, kewajiban bank dalam menangani kerugian konsumen tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pribadi pelaku. Kedua persoalan tersebut memiliki dasar pertanggungjawaban berbeda dan perlu ditangani sesuai ketentuan hukum.

Fickar menilai bahwa pihak yang melakukan penggelapan harus menjadi sasaran pertanggungjawaban pidana. Ia menekankan pentingnya membedakan kewajiban institusi terhadap nasabah dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan individu. "Yang harus dikejar adalah pegawai yang secara pribadi menggelapkan uang bank, simpanan dari nasabah," tegasnya.

Karena itu, bank tidak semestinya langsung dipersalahkan hanya karena melaksanakan pengembalian dana konsumen. Selama tindakan tersebut mempunyai dasar hukum dan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai, pemenuhan kewajiban kepada nasabah perlu dinilai secara terpisah dari dugaan tindak pidana.

Mekanisme penggantian kerugian nasabah

POJK 22 tahun 2023 menjadi salah satu landasan regulasi dalam penyelesaian kerugian konsumen sektor jasa keuangan. Namun, penerapan ketentuan tersebut tidak berarti setiap kasus dapat diselesaikan dengan prosedur yang sama.

Penanganan perkara perlu memperhatikan fakta kejadian, hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, serta hasil pemeriksaan. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan kondisi masing-masing kasus. Penggantian kerugian dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme hukum.

Proses penyelesaian bisa didasarkan pada hasil verifikasi, kesepakatan antara pihak terkait, ataupun pelaksanaan putusan pengadilan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan bank untuk mengembalikan dana konsumen perlu dilihat berdasarkan alasan hukum dan proses yang mendasarinya. Penilaian tidak cukup hanya bertumpu pada fakta bahwa bank BUMN mengeluarkan dana untuk mengganti kerugian nasabah.

Penentuan kerugian negara memerlukan pemeriksaan

Kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya persoalan audit atas pengembalian dana nasabah juga menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Fickar berpandangan bahwa pelaksanaan kewajiban bank terhadap konsumen harus dibedakan dari tindakan pidana yang mengakibatkan hilangnya simpanan.

Pengembalian dana yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan yang menyebabkan kerugian negara. Terlebih, kewajiban perlindungan konsumen telah memperoleh landasan melalui regulasi sektor jasa keuangan. Meski demikian, penilaian mengenai keberadaan kerugian negara tetap membutuhkan proses hukum tersendiri. Penetapannya harus mengacu pada fakta yang ditemukan, hasil pemeriksaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Oleh sebab itu, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian perkara, yakni pemenuhan tanggung jawab bank kepada nasabah dan pertanggungjawaban pidana individu yang terbukti melakukan penggelapan. Keduanya harus dinilai berdasarkan dasar hukum masing-masing.