Mursalim Dorong Pemerintah Jaga Mutu Pendidikan Gratis

Penerapan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) membutuhkan perencanaan anggaran yang menyeluruh agar akses belajar semakin luas tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Mursalim Nohong SE MSI CRP CWM, menilai pemerintah perlu menyiapkan sumber pendanaan yang berkelanjutan, dilansir dari Detikcom. Menurut Mursalim, kebijakan pendidikan gratis tidak berarti kegiatan pendidikan terbebas dari biaya.

Pembiayaan tetap diperlukan, tetapi tanggung jawab pembayarannya dialihkan kepada negara. Anggaran tersebut tidak cukup hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan perguruan tinggi. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan pendapatan negara. Penguatan penerimaan dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan badan usaha milik negara (BUMN), sehingga pembiayaan pendidikan tidak semata-mata bergantung pada penambahan pajak.

Mursalim mengingatkan bahwa kebijakan menggratiskan pendidikan sebaiknya tidak diikuti dengan peningkatan beban pajak masyarakat. Menurutnya, masih terdapat sumber penerimaan lain yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam program Ekonotalks Unhas TV bertajuk Pemerintah Bakal Gratiskan Pendidikan TK-Perguruan Tinggi, Sanggupkah APBN Kita? bersama Kautsar Ardiansyah pada Rabu (7/10/2026) lalu, sebagaimana dikutip dari laman Unhas TV.

"Jangan sampai pendidikan digratiskan tetapi kemudian pajak dinaikkan. Saya kira banyak sumber-sumber yang lain," kata Mursalim.

Mutu Pendidikan Harus Sejalan dengan Akses Gratis

Selain persoalan sumber pembiayaan, keberhasilan pendidikan gratis juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah mempertahankan kualitas pembelajaran. Mursalim memandang pengeluaran untuk pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban dalam anggaran negara. Manfaat investasi tersebut mungkin tidak langsung terlihat ketika dana dibelanjakan.

Namun, dalam beberapa tahun, hasilnya dapat tercermin melalui peningkatan pendapatan masyarakat, produktivitas, serta penerimaan negara. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik dan fasilitas pembelajaran. Ketersediaan guru dan dosen yang berkualitas harus didukung infrastruktur yang memadai, laboratorium, serta akses internet.

Perhatian khusus juga diperlukan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari kesempatan bersekolah atau berkuliah, tetapi juga perlu memperhatikan kesetaraan mutu pembelajaran dibandingkan dengan wilayah yang lebih maju.

Pendanaan yang memperhatikan kebutuhan daerah menjadi bagian penting dalam upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga kualitasnya. Dengan demikian, kebijakan gratis tidak hanya berfokus pada penghapusan biaya yang ditanggung peserta didik.

Perguruan Tinggi Perlu Beradaptasi dengan Perkembangan AI

Pendidikan bermutu juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjelang 2045. Perluasan akses pendidikan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar.

Dalam konteks pendidikan tinggi, perkembangan kecerdasan artifisial (AI) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika perguruan tinggi menyusun kurikulum. Menurut Mursalim, materi dan kompetensi yang diajarkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja serta keterampilan yang diperlukan pada masa mendatang. Penyesuaian tersebut penting karena perkembangan AI memengaruhi cara pekerjaan diselesaikan. Perguruan tinggi perlu memperhatikan pemanfaatan teknologi tersebut dalam kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi kerja.

"Dia hanya seharusnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sebuah pekerjaan," tuturnya. Pandangan Mursalim menempatkan pembiayaan, pemerataan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, dan penyesuaian kurikulum sebagai bagian yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Kebijakan tersebut perlu memperhitungkan kebutuhan pendidikan saat ini sekaligus tuntutan kompetensi yang berkembang menjelang 2045.