MUI Desak Pemerintah Batalkan Konser Andrea Bocelli

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah membatalkan rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia karena menilai rekam jejak penyanyi asal Italia tersebut berkaitan dengan kegiatan yang mendukung Israel. Desakan itu disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, pada Sabtu (10/10/2026), dengan alasan menjaga prinsip kemanusiaan dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November 2026. Menurut Sudarnoto, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian izin bagi penyelenggaraan kedua acara tersebut.

Desakan MUI muncul setelah pemerintah membatalkan konser musisi Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed. Sudarnoto meminta pemerintah menerapkan sikap yang konsisten terhadap kegiatan yang melibatkan figur yang dinilai mendukung Zionisme.

Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi MUI, Sudarnoto menekankan bahwa pembatalan konser diperlukan untuk mempertahankan prinsip kemanusiaan yang dianut Indonesia.

"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto.

Menurut Sudarnoto, salah satu dasar penolakan MUI adalah informasi mengenai keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010. Ia juga menyoroti konser yang pernah digelar penyanyi tersebut di Tel Aviv pada 2022.

MUI menilai dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer yang dianggap terlibat dalam genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza tidak dapat ditoleransi. Penilaian tersebut menjadi bagian dari alasan organisasi itu meminta pemerintah tidak memberikan izin terhadap rencana konser.

Sudarnoto juga menyayangkan dugaan dukungan dari kementerian terkait terhadap rencana kedatangan Bocelli, termasuk Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. Ia menilai pertimbangan ekonomi tidak seharusnya mengesampingkan prinsip Indonesia yang menentang penjajahan.

Dalam pernyataannya, Sudarnoto meminta pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang dinilai turut mendanai tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.

"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," tegas Sudarnoto.

Ia turut mengingatkan ketetapan fatwa MUI yang mengharamkan dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung tindakan penjajahan Israel terhadap Palestina. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga negara perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan acara.

Sudarnoto juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan, ketenteraman, dan keharmonisan masyarakat Indonesia yang mengecam kekerasan di Gaza. Ia meminta agar tidak ada kementerian yang memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang dinilai menyokong Israel.

Menanggapi rencana konser tersebut, Sudarnoto menyatakan apresiasinya apabila pemerintah segera mengambil keputusan untuk membatalkannya.

"Kami sangat mengapresiasi jika pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan konser ini," kata Sudarnoto.