Polemik Konser Andrea Bocelli Picu Respons DPR dan MUI

Rencana konser tenor Italia Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026 menghadapi ketidakpastian setelah menuai penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah pihak. Polemik tersebut berkaitan dengan dugaan dukungan Bocelli terhadap Israel, sementara DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan sensitivitas kemanusiaan dan seorang budayawan mengingatkan pentingnya dialog lintas budaya.

Menurut laporan Kompas.com pada 23 Oktober 2026, izin penyelenggaraan konser belum memperoleh kepastian karena prosesnya masih berada di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Mabes Polri. Sementara itu, CNBC Indonesia melaporkan bahwa izin konser telah dicabut pihak kepolisian, tetapi status akhir penyelenggaraan belum jelas.

Konser di Borobudur dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan di Jakarta pada 3 November 2026. Perbedaan informasi mengenai status perizinan membuat keputusan akhir mengenai pelaksanaan acara tersebut masih menjadi perhatian.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, menyatakan mendukung sikap MUI dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas). Menurut keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria pada 24 Oktober 2026, ia meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menjaga konsistensi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Syahrul menegaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan penolakan terhadap musik internasional. Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap seniman mancanegara perlu berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak bangsa Palestina.

"Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina terus menghadapi penderitaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan ini secara serius, objektif, dan konsisten," ujar Syahrul Aidi Ma’azat, Ketua BKSAP DPR RI.

Syahrul mengaitkan sikap tersebut dengan sejarah politik luar negeri Indonesia sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Ia juga merujuk Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari sikap historis dan prinsip konstitusional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nyata," tegas Syahrul Aidi Ma’azat, Ketua BKSAP DPR RI.

Ia turut menyoroti perlunya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan industri hiburan dengan tanggung jawab kemanusiaan. Syahrul mengajak masyarakat menyampaikan dukungan terhadap Palestina melalui cara damai dan bertanggung jawab.

"Kami mengajak masyarakat mendukung sikap yang berpihak pada kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina melalui cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Yang kita tolak bukan seni atau bangsa tertentu, melainkan segala bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penderitaan rakyat sipil. Palestina berhak merdeka, dan Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkannya," tutup Syahrul Aidi Ma’azat, Ketua BKSAP DPR RI.

Dari kalangan budayawan, Panembahan Karyonagoro menilai polemik tersebut perlu disikapi dengan mempertimbangkan hubungan seni, identitas budaya, dan diplomasi antarbangsa. Tokoh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu memandang musik klasik dunia dan seni tradisional Nusantara sebagai bagian dari perkembangan peradaban yang memiliki latar sejarah berbeda.

"Musik klasik Andrea Bocelli dan seni Indonesia memiliki latar sejarah serta ekspresi estetika yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana seni menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia," ujar Panembahan Karyonagoro, budayawan.

Ia juga menekankan bahwa pertemuan budaya internasional tidak seharusnya menghilangkan kekhasan tradisi lokal. Menurutnya, kekayaan seni Indonesia memuat filosofi dan kearifan yang dapat diperkenalkan melalui pertukaran budaya.

"Indonesia memiliki kekayaan seni yang mengandung filosofi dan kearifan lokal. Pertemuan musik klasik dan seni tradisional ini dapat menjadi ruang saling mengenal dan belajar tanpa menghilangkan karakter dan identitas budaya masing-masing," ujar Panembahan Karyonagoro, budayawan.

Panembahan menambahkan bahwa tradisi keraton memandang seni bukan sekadar hiburan atau keindahan visual. Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan Candi Borobudur sebagai lokasi pertunjukan harus memperhatikan pelestarian cagar budaya dan sensitivitas sejarah karena situs tersebut merupakan warisan dunia UNESCO.

Di tengah penolakan tersebut, Panembahan tetap menempatkan dialog dan perdamaian sebagai bagian penting dalam menyikapi perbedaan pandangan mengenai konser.

"Di tengah perbedaan ini, musik dapat menjadi salah satu jembatan untuk mempertemukan masyarakat," tutur Panembahan Karyonagoro, budayawan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyatakan bahwa organisasinya masih membuka ruang dialog untuk mencari penyelesaian. Pada 22 Oktober 2026, ia mengadakan pertemuan dengan tokoh lintas agama guna membahas rencana konser tersebut setelah sebelumnya pihak pariwisata dan ekonomi kreatif juga berdialog dengan MUI.

"Ini forum tabayun, untuk melakukan tabayun dari berbagai perspektif. Sebelumnya, dengan pihak pariwisata dan ekonomi kreatif, mereka juga sudah hadir ke MUI. Kali ini, kita bertabayun dengan tokoh lintas agama," ujar Buya Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI.

Amirsyah menjelaskan bahwa MUI akan menghormati keputusan yang nantinya diambil oleh pihak terkait. Pembahasan tersebut juga mencakup penghargaan terhadap keberagaman serta kepentingan pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional.

Adapun Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali penyelenggaraan konser. Menurut laporan CNBC Indonesia, ia menyoroti keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel pada 2010 serta penampilannya dalam konser di Tel Aviv pada 2022.

"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Sudarnoto menilai rekam jejak tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Ia juga menegaskan bahwa kepentingan ekonomi dari pertunjukan tidak seharusnya mengesampingkan sikap Indonesia terhadap penderitaan warga Palestina.

"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," kata Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Dari sisi keamanan, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan menyatakan bahwa proses perizinan dilakukan secara berjenjang melalui Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah, hingga Mabes Polri. Menurut keterangan yang dikutip Kompas.com, keputusan akhir berada pada Baintelkam Polri.

"Saat ini prosesnya masih berjalan di Baintelkam Polri. Polresta Magelang dan Polda Jateng berada dalam satu garis komando, tidak ada perbedaan," kata Roy Hardi Siahaan, Kapolda Jawa Tengah.

Roy menyatakan bahwa kepolisian daerah akan mengikuti keputusan pimpinan pusat. Jika konser diizinkan berlangsung, Polda Jawa Tengah bersama Polresta Magelang dan personel TNI akan menyiapkan pengamanan sejak persiapan hingga penonton meninggalkan lokasi.

"Apa pun keputusan pimpinan, Polda Jawa Tengah siap melaksanakannya," tegas Roy Hardi Siahaan, Kapolda Jawa Tengah.

Rencana pengamanan mencakup sterilisasi lokasi, pemeriksaan pintu masuk, pengamanan panggung, perlindungan kawasan cagar budaya, serta pengaturan lalu lintas bersama Dinas Perhubungan. Polisi juga menyatakan akan mengawal penyampaian aspirasi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Roy menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus berlangsung tertib dan damai. Ia memperingatkan bahwa tindakan anarkis, penyisiran paksa, dan aksi main hakim sendiri tidak akan ditoleransi, termasuk tindakan yang mengganggu penonton, wisatawan, maupun warga sekitar.

"Kami tidak menoleransi tindakan anarkis, sweeping, atau main hakim sendiri dari pihak mana pun, termasuk yang mengganggu penonton, wisatawan, dan warga sekitar," papar Roy Hardi Siahaan, Kapolda Jawa Tengah.