Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Benahi Pasar Modal RI

Penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi perhatian mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal. Dalam unggahan di Instagram pada Sabtu (24/10), Dino meminta pemerintah merespons keputusan tersebut dengan memperbaiki kepercayaan investor dan memenuhi standar MSCI, bukan melawannya.

Dino menilai keputusan MSCI menunjukkan adanya persoalan kepercayaan di kalangan pelaku usaha domestik maupun internasional. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menangani gejala tersebut sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.

Dino menjelaskan bahwa MSCI merupakan organisasi nonpemerintah yang independen dan menjadikan kepercayaan sebagai dasar operasionalnya. Menurut dia, lembaga tersebut menerapkan kriteria yang sama kepada berbagai negara, termasuk China, India, Korea Selatan, dan Brasil.

Ia menilai penurunan klasifikasi Indonesia mencerminkan melemahnya kepercayaan sebagian pelaku usaha terhadap kondisi pasar modal nasional.

"Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah, dan bawah," ujar Dino melalui akun Instagram @dinopattidjalal.

Dino mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi lapangan dan tidak mengabaikan sinyal dari pelaku usaha.

"Kalau Presiden tidak mencium gejala ini berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan. Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi," ujar Dino.

Menurut Dino, independensi MSCI membuat lembaga tersebut menjadi salah satu acuan utama investor global dalam menilai pasar saham. Ia membedakan MSCI dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang menurutnya pernah memiliki agenda ekonomi tertentu dan dapat dipengaruhi kepentingan politik pemerintah.

Dino menyebut Indonesia sebelumnya pernah memperoleh bobot indeks MSCI sebesar 1,2 persen, tetapi kini berada dalam klasifikasi pasar terbawah berdasarkan kriteria lembaga tersebut.

Ia menolak pendekatan konfrontatif dalam menyikapi keputusan itu dan mengingatkan bahwa persoalan pasar keuangan membutuhkan respons yang terukur.

"Ini bukan permainan tentang nasionalisme yang ingin terlihat gagah. Pertarungan di dunia militer sangat berbeda dari permainan dunia keuangan," ujar Dino.

Dino memperingatkan bahwa membiarkan persoalan kepercayaan memburuk dapat membawa dampak terhadap nilai tukar rupiah, arus investasi, ekspor, harga barang, dan daya beli masyarakat. Ia juga menyoroti risiko penggunaan tekanan opini publik untuk menyerang MSCI.

"Percuma kita gagah hari ini dan sejuta buzzer dikerahkan untuk memaki-maki MSCI dan berteori konspirasi, tapi besok rupiah tumbang ke level Rp22.000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sengsara, dan pemerintah pun bisa gawat," tambah Dino.

Ia turut mengingatkan krisis moneter pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berkembang menjadi krisis multidimensi. Menurut Dino, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat berimbas pada stabilitas sosial, keamanan, legitimasi, dan politik.

"Yang menumbangkan pemerintah Soeharto, yang waktu itu jauh lebih kuat dari pemerintah sekarang, bukan invasi asing atau kudeta militer, tapi krisis moneter yang berubah menjadi multikrisis," ujar Dino.

Ia merinci dampak lanjutan yang dapat muncul ketika krisis ekonomi meluas ke berbagai sektor kehidupan nasional.

"Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, krisis legitimasi, dan krisis politik," papar Dino.

Sebagai pembanding, Dino menyinggung upaya China memasuki kategori pasar berkembang MSCI yang sempat ditolak selama tiga tahun berturut-turut. Ia menyebut China akhirnya berhasil masuk pada 2018 setelah menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan lembaga tersebut.

"Namun Tiongkok merespons dengan terbuka, menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki atau defensif, dan kemudian mereka berhasil masuk di tahun 2018, naik kelas," ujar Dino.

Untuk menangani persoalan Indonesia, Dino mengusulkan dialog intensif dan tertutup dengan MSCI. Ia menargetkan perbaikan skor Indonesia pada Juni 2027, dengan sasaran mendekati 1 persen.

"Jalankan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI dengan target bulan Juni 2027 skor Indonesia bisa kembali membaik insya Allah mengarah ke satu persen sama dengan Malaysia yang skornya 0,92 persen atau juga Thailand yang skornya 0,97 persen," ujar Dino.

Ia meminta pemerintah menjalankan pembicaraan tersebut secara serius dan meyakinkan MSCI bahwa Indonesia bersedia memperbaiki standar pasar modalnya.

"Yakinkan MSCI dengan kesungguhan dan niat baik kita dan hindari sikap yang terkesan menyangkal, defensif, atau arogan," tutur Dino.

Dino juga menyarankan agar pemerintah menyelaraskan standar pasar modal dengan ketentuan MSCI, sebagaimana Indonesia berupaya memenuhi standar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut dia, pemenuhan persyaratan tersebut dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kesehatan ekonomi.

Selain dialog, Dino mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menilai pernyataan pejabat perlu dikoordinasikan karena pasar sensitif terhadap komentar yang tidak terukur. Dino mengusulkan agar hanya pejabat tertentu yang diberi kewenangan menyampaikan sikap resmi pemerintah mengenai MSCI.

"Terapkan kebijakan satu pintu, misalnya hanya Ketua OJK atau Menteri Keuangan atau Ketua Bursa Efek Indonesia yang boleh berbicara mewakili pemerintah mengenai MSCI," ujar Dino.

Dino juga meminta penghentian pengerahan akun pendengung untuk menyerang MSCI karena menurutnya cara tersebut tidak akan mengubah sikap lembaga itu. Ia menekankan pentingnya menjaga sentimen pasar dan menghindari kebijakan jangka pendek yang mengorbankan kepentingan sistem keuangan dalam jangka panjang.

"Terapkan disiplin dan kepekaan yang tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat," ujar Dino.

Ia mendorong pemerintah menggunakan persoalan tersebut sebagai kesempatan untuk membenahi sistem pasar modal dan memulihkan kepercayaan investor global.

"Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif," pungkas Dino.