OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal Usai IHSG Anjlok 16,7 Persen

Tekanan terhadap pasar saham domestik mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) mempercepat reformasi pasar modal Indonesia. Langkah ini dilakukan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 16,7% sepanjang Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Investasi.

Berdasarkan data yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, IHSG sempat menguat pada September 2026. Pada akhir bulan tersebut, indeks ditutup di level 6.071,14 atau meningkat 7,58% secara kuartalan, didukung kembalinya investor asing pada Juli dan Agustus.

Namun, kondisi pasar kembali tertekan setelah pengumuman konsultasi MSCI. Pada 30 Oktober 2026, IHSG berakhir di level 5.057,05, mencatatkan penurunan sebesar 16,7% selama Oktober.

Dalam konferensi pers KSSK pada Selasa (3/11/2026), Friderica menyampaikan komitmen OJK untuk memperkuat agenda pembenahan pasar modal.

"OJK bersama dengan SRO berkomitmen untuk terus mengakselerasi dan memperkuat agenda reformasi pasar modal Indonesia," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Penguatan integritas pasar menjadi salah satu prioritas melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. OJK juga mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) menyempurnakan metodologi pemantauan perdagangan agar mampu mendeteksi transaksi tidak wajar dan indikasi aktivitas terkoordinasi.

Untuk menjaga stabilitas perdagangan, OJK bersama SRO menyesuaikan batas auto rejection bawah (ARB) dari 15% menjadi 7%. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari sejumlah langkah penyesuaian mekanisme perdagangan saham.

Selain itu, OJK memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan terbuka dapat memanfaatkan kebijakan tersebut hingga 30 Juni 2027.

Penyempurnaan kualitas pasar juga mencakup metodologi dan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC). OJK turut memperkuat ketentuan batas minimum harga saham dari Rp 1,5 menjadi Rp 1 per saham.

Dari sisi kelembagaan, OJK menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum mutualisasi bursa efek untuk memperkuat kelembagaan, menjaga independensi bursa, dan mendorong pendalaman pasar modal.

Pengembangan instrumen investasi juga dilakukan melalui peluncuran ETF emas pada 10 Agustus 2026. Produk tersebut menambah pilihan instrumen investasi di pasar keuangan domestik.

Di luar pasar modal, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 mengenai Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Regulasi ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan perdagangan karbon.

OJK juga menyiapkan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Sementara itu, untuk mendukung stabilitas sektor jasa keuangan daerah, OJK menetapkan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bagi debitur terdampak gempa bumi di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026.