MK Tolak Permohonan Pembatalan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Wapres

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pembatalan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Rabu, 7 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil meskipun MK tidak menemukan dokumen bukti ijazah setara SMA milik Gibran dari luar negeri, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Adies Kadir menjelaskan kewenangan lembaga peradilan tersebut terkait norma syarat pencalonan dalam undang-undang pemilu.

"Sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Hakim Adies Kadir.

Mahkamah menganggap substansi perkara tidak tepat lagi dimasukkan dalam sengketa hasil pemilu karena status cawapres Gibran telah berakhir sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Penilaian keabsahan syarat administrasi tersebut kini berada di ranah lembaga berwenang lainnya.

Hakim Enny Nurbaningsih memberikan penjelasan mengenai dasar asas hukum yang mewajibkan pengadilan memeriksa perkara tersebut.

"Dengan asas tersebut, Mahkamah bertanggung jawab menggali kebenaran materil, alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden setelah adanya pelantikan calon terpilih," papar Hakim Enny Nurbaningsih.

Pemeriksaan fakta persidangan menunjukkan dokumen penyetaraan yang dilampirkan hanya berupa certificate of attendance serta berkas catatan akademis, bukan bukti kelulusan jenjang pendidikan.

Hakim Arsul Sani memaparkan perbedaan fungsi dari dokumen kehadiran yang dijadikan dasar penerbitan surat keterangan tersebut.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," jelas Hakim Arsul Sani.

Mengenai kedudukan hukum, para pemohon yang terdiri dari ormas, partai politik, dan perseorangan warga negara dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam permohonan PHPU Presiden.

Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menegaskan batasan pihak yang berhak mengajukan permohonan sengketa tersebut.

"Oleh karena itu, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," ucap Hakim Konstitusi Liliek P. Adi.

Sidang yang dipimpin Suhartoyo tersebut resmi mengetok amar putusan akhir atas gugatan yang diajukan oleh KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan sejumlah tokoh purnawirawan TNI.

"Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo.