MK Tidak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas di luar negeri, dilansir dari Nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Permohonan penyetaraan pendidikan luar negeri diajukan Gibran melalui aplikasi e-Layanan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri. Namun, MK menyatakan bukti persidangan dan fakta yang diajukan para pihak tidak menunjukkan adanya ijazah atau dokumen kelulusan jenjang pendidikan menengah atas dari luar negeri.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan ketentuan penyetaraan dokumen pendidikan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

"Dalam hal ini, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Kemendikdasmen salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah scan ijazah/diploma/sertifikat/dokumen hasil belajar sesuai dengan jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar," ujar Arsul saat membacakan putusan sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di persidangan turut memperkuat temuan tersebut. Dokumen pendukung yang terlampir dalam surat penyetaraan hanya berupa certificate of attendance, academic records, serta explanation of grades.

Menurut Arsul, berkas-berkas tersebut cuma menerangkan kehadiran dan proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan peserta didik.

"Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu," sambungnya.

Sertifikat atau ijazah kelulusan pada umumnya mencantumkan penetapan kelulusan jenjang pendidikan tertentu beserta daftar nilai hasil belajar. Sebaliknya, berkas yang dilampirkan Gibran untuk penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak memuat keterangan tersebut.

Arsul menegaskan keterbatasan cakupan informasi yang terdapat di dalam berkas pendukung tersebut.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," beber Arsul.

Kendati mendapati fakta berkas tersebut, MK tetap memutuskan untuk tidak menerima permohonan perkara lantaran masalah legal standing. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024, pihak yang berhak mengajukan permohonan PHPU Presiden hanyalah pasangan calon peserta pemilu.

Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menyampaikan alasan penolakan kedudukan hukum para pemohon yang berasal dari gabungan organisasi dan perorangan seperti KIPP, Partai Umat, Denny Indrayana, hingga Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," kata Liliek.