MK Temukan Kejanggalan Dokumen Pendidikan Gibran Tanpa Diskualifikasi

Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan di luar negeri setara SMA, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Selasa (6/10/2026) malam. Meski demikian, majelis hakim menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Hasil pemeriksaan bukti dan fakta persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengonfirmasi tidak adanya bukti kelulusan yang memenuhi syarat Undang-Undang Pemilihan Umum. Temuan ini didukung oleh keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selama proses persidangan.

Penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 untuk penyetaraan ijazah Gibran hanya didasarkan pada dokumen berupa surat keterangan kehadiran, catatan akademik, serta penjelasan nilai. Dokumen pendukung tersebut dinilai tidak memuat bukti penyelesaian jenjang pendidikan tertentu.

"Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma," kata Arsul Sani, Hakim Konstitusi.

Pengujian kelengkapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa hasil pemilu. Penilaian atas terpenuhinya syarat pencalonan merupakan mandat lembaga negara lain yang berwenang.

Gibran telah resmi mengemban jabatan sebagai Wakil Presiden usai mengucapkan sumpah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Kondisi ini membuat permohonan pembatalan status kepesertaannya tidak lagi berada dalam kerangka hukum sengketa pemilihan umum.

Secara formal, majelis hakim memutus permohonan tersebut tidak dapat diterima akibat ketidakpenuhan syarat kedudukan hukum para pemohon. Pihak pemohon yang terdiri dari organisasi masyarakat dan perorangan bukan merupakan pasangan calon peserta Pilpres 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024.