MK Tolak Dua Gugatan Aturan Perpanjang SIM

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima dua gugatan terkait aturan perpanjangan SIM yang masa berlakunya telah habis, yakni perkara Ahmad Royani pada Juli 2026 dan Jangkung Sido Sentosa pada Agustus 2026. Keduanya menguji Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ dengan alasan masing-masing.

Dilansir dari Detik Oto, Ahmad Royani, seorang ASN yang berprofesi sebagai guru, menggugat aturan tersebut setelah permohonan perpanjangan SIM miliknya ditolak karena terlambat tiga hari. Masa berlaku SIM Ahmad berakhir pada 2 Juni 2026.

Ahmad menyebut kesibukannya menyusun asesmen sumatif bagi siswa membuat perpanjangan SIM terlewat. Ia kemudian diwajibkan mengikuti penerbitan SIM baru, termasuk ujian teori dan praktik.

Dalam permohonannya, Ahmad menilai kewajiban mengulang ujian menghilangkan kepastian hukum yang adil serta menambah waktu, tenaga, dan biaya. Ia mengusulkan masa tenggang dengan denda administratif berjenjang sebelum pemohon diwajibkan membuat SIM baru.

"Seolah-olah kompetensi mengemudi yang telah Pemohon miliki selama ini dianggap hilang sama sekali hanya karena kelalaian administratif selama 3 hari," sebut Ahmad Royani.

MK kemudian menyatakan permohonan Ahmad tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Menurut pertimbangan yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra, berkas perbaikan yang diserahkan secara daring pada 30 Juli 2026 hanya berupa softfile dan tidak dibubuhi tanda tangan Pemohon.

MK juga meminta alat bukti dibubuhi meterai atau nazegelen. Namun, bukti P-2, P-3, dan P-5 dalam berkas perbaikan tidak memenuhi ketentuan tersebut, sehingga permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Pada Agustus 2026, Jangkung Sido Sentosa mengajukan permohonan serupa yang terdaftar sebagai Perkara Nomor 310/PUU-XXIV/2026. Ia meminta Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ dimaknai tetap memungkinkan perpanjangan SIM meski masa berlakunya telah berakhir.

Pasal yang diuji Jangkung menyatakan, "Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang."

MK juga menyatakan permohonan Jangkung tidak dapat diterima. Saldi Isra menjelaskan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menguji norma tersebut.

"Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas keterkaitan logis adanya hubungan sebab akibat antara hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian," ujar Saldi Isra, Wakil Ketua MK.

Menurut Saldi, permohonan tidak menguraikan secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami Jangkung akibat berlakunya frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ.

"Sebab secara hukum norma yang dimohonkan pengujian tidak menghalangi hak Pemohon untuk memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM yang habis masa berlakunya," tutur Saldi Isra.