Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming

Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10/2026) di Jakarta. Sejumlah media asing menyoroti putusan tersebut karena hakim menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, sebagaimana dilansir dari Internasional.

Perkara tersebut diajukan oleh pemohon yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran saat mendaftar pada Pemilu 2024. Meskipun memuat catatan soal dokumen pendidikan, keputusan ini tetap mempertahankan posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa lembaga peradilan tersebut tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena statusnya yang sudah dilantik sebagai pejabat negara.

"Meski Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasinya sebagaimana diminta para pemohon," kata Adies Kadir, Hakim Konstitusi.

Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insearch Australia, sebelum memperoleh gelar sarjana dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) kerja sama dengan University of Bradford.

"Kalau saya tidak lulus SMA, saya tidak mungkin bisa kuliah. Saya menyelesaikan gelar sarjana saya di Singapura," kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Dokumen yang dipersoalkan mencakup surat pendukung Kementerian Pendidikan berdasarkan Certificate of Attendance serta transkrip akademik UTS College. Pihak UTS College menolak memberikan konfirmasi riwayat pendidikan Gibran karena aturan privasi di Australia.

"Dengan demikian, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini," kata Liliek Prisbawono Adi, Hakim Konstitusi.

MK juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena status sengketa hasil pemilu presiden secara aturan hanya bisa diajukan oleh pasangan calon peserta pemilu.

"Yang paling penting, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi, misi, serta program-program Presiden," kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Menanggapi hasil persidangan tersebut, Gibran menyatakan menghormati seluruh proses hukum di MK dan memilih tetap fokus menjalankan tugasnya mendampingi presiden.

"Kalau saya tidak lulus SMA, saya tidak mungkin bisa kuliah. Saya sudah menyelesaikan gelar sarjana di Singapura," kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.