Miliarder China Jual Saham Hadapi Tenggat Pajak Offshore Trust

Sejumlah orang terkaya di China mulai menjual saham, mengubah struktur kepemilikan kekayaan, hingga mempertimbangkan perubahan kewarganegaraan menjelang batas pelaporan pendapatan luar negeri pada 22 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan di tengah pengawasan modal yang semakin ketat dan penegakan pajak atas keuntungan dari perwalian luar negeri atau offshore trust, dilansir dari Internasional berdasarkan laporan Reuters, Jumat (16/10/2026).

Pemerintah China menetapkan tarif pajak sebesar 20% atas keuntungan yang menjadi objek ketentuan tersebut. Kebijakan ini mendorong individu kaya menghitung kewajiban pajak mereka, sementara otoritas memperluas penelusuran terhadap pendapatan luar negeri dan membentuk tim khusus untuk mengumpulkan pajak terutang.

Boston Consulting Group memperkirakan kekayaan warga China yang ditempatkan di luar negeri mencapai sekitar US$ 1,7 triliun. Offshore trust selama beberapa tahun terakhir menjadi instrumen populer bagi pemegang saham utama perusahaan China yang tercatat di bursa luar negeri untuk menyimpan dan mengelola kekayaan.

Oscar Liu, CEO JLT Legacy Group, perusahaan penasihat kekayaan yang memiliki kantor di Hong Kong dan Singapura, menilai pendiri perusahaan China yang tercatat di bursa Hong Kong dan Amerika Serikat berpotensi menghadapi dampak besar. Banyak di antara mereka menjual saham melalui struktur perwalian luar negeri ketika valuasi saham mencapai puncaknya pada periode 2014–2020.

Liu memperkirakan nilai kewajiban pajak dalam kasus tertentu dapat mencapai jumlah yang sangat besar.

"Kami memperkirakan pajak yang harus dibayarkan dalam satu kasus bisa berkisar dari beberapa juta yuan hingga ratusan juta, bahkan miliaran yuan," ujar Oscar Liu, CEO JLT Legacy Group.

Tiga sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan Administrasi Perpajakan Negara China telah menginstruksikan pegawainya untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki kewajiban atas pendapatan offshore trust. Penelusuran dilakukan dengan memanfaatkan daftar orang kaya dari pemeringkatan Hurun, dokumen perusahaan, serta informasi publik lainnya.

Ketiga sumber meminta identitasnya dirahasiakan karena kebijakan tersebut bersifat konfidensial. Liu juga mengatakan sejumlah otoritas pajak tingkat provinsi dan kota yang menjadi tempat tinggal banyak pengusaha kaya telah membentuk satuan tugas untuk mengumpulkan informasi terkait perwalian luar negeri.

Tekanan pembayaran pajak mulai memengaruhi keputusan investasi dan pengelolaan aset. Seorang pengacara yang menangani kantor pengelolaan kekayaan keluarga mengatakan kliennya tidak dapat menggunakan kerugian akibat penurunan harga saham untuk mengurangi tagihan pajak.

Sejumlah pengembang properti yang sebelumnya menerima dividen besar juga menghadapi kesulitan membayar kewajiban pajak ketika sektor properti China masih terpuruk. Sementara itu, kantor pengelolaan kekayaan keluarga seorang miliarder teknologi menjual sekitar separuh portofolio sahamnya dan lebih banyak mencurahkan waktu untuk menghitung pajak daripada melakukan transaksi perdagangan.

Seorang pekerja di kantor pengelolaan kekayaan tersebut menggambarkan tekanan yang muncul akibat kewajiban pembayaran tunai dalam waktu tiga bulan.

"Rasanya seperti permadani ditarik dari bawah kaki kita," ujar seorang pekerja di kantor pengelolaan kekayaan keluarga miliarder teknologi tersebut.

Seorang bankir swasta dari bank internasional besar mengatakan perbankan mulai menawarkan pinjaman kepada nasabah kaya untuk membayar tagihan pajak. Pinjaman tersebut dijamin dengan saham perusahaan milik nasabah.

Aturan baru itu juga mendorong restrukturisasi bisnis dan kepemilikan aset keluarga. Seorang pengacara perwalian di Hong Kong mengatakan beberapa orang kaya bahkan menutup struktur trust yang baru dibentuk sebelum sempat mengisinya dengan aset.

Seorang perempuan asal China daratan yang kini berkewarganegaraan Hong Kong dan bekerja sebagai agen asuransi mengatakan dirinya sedang melepaskan status kependudukan China daratan untuk melindungi kekayaan suaminya dari jangkauan otoritas Beijing, meskipun sang suami bukan wajib pajak di China daratan.

Di sisi lain, ketentuan perpajakan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai cakupan wajib pajak, penerapan surut atas pendapatan masa lalu, serta mekanisme pembayaran. Wei Kang, mitra firma hukum Charles Russell Speechlys yang memberikan nasihat mengenai perwalian, warisan, perpajakan, dan kepatuhan hukum, menilai jangkauan kebijakan tersebut berpotensi mencakup banyak pihak.

"Jaringnya sangat luas," ujar Wei Kang, mitra Charles Russell Speechlys.

Kang menjelaskan bahwa aturan yang diperkenalkan pada Juli mengaitkan kewajiban pajak dengan lokasi kepentingan ekonomi utama wajib pajak. Penentuan status tersebut tidak selalu bergantung pada tempat tinggal fisik atau kewarganegaraan seseorang sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran.

Ketidakpastian lainnya berkaitan dengan periode pendapatan yang dikenai pajak, termasuk apakah kewajiban berlaku sejak trust didirikan atau hanya untuk periode tertentu. Tujuh sumber mengatakan penerapan aturan berbeda-beda di sejumlah kota dan dalam beberapa kasus masih tersedia ruang negosiasi mengenai pembayaran kewajiban pajak.

Tiga sumber juga mengatakan belum terdapat batasan yang jelas mengenai seberapa jauh ke masa lalu otoritas dapat menelusuri kewajiban pajak atas dividen dan penjualan saham. Berdasarkan penjelasan Liu, wajib pajak harus menyerahkan perhitungan mandiri sebelum tenggat 22 Oktober 2026, sedangkan pembayaran dilakukan setelah otoritas mengonfirmasi jumlah pajak yang terutang.

Dewan Negara China, Administrasi Perpajakan Negara China, dan Kementerian Keuangan China tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters mengenai kebijakan tersebut.