Meutya Hafid Desak Transparansi Algoritma Media Sosial

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta platform digital meningkatkan transparansi pengelolaan algoritma di tengah dugaan pembatasan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam pernyataan yang diterima awak media pada Rabu (21/10/2026), Meutya menekankan hak pengguna untuk menentukan informasi yang ingin mereka konsumsi, tanpa sepenuhnya bergantung pada keputusan perusahaan teknologi, dilansir dari Detik iNET.

Meutya menilai keterbukaan algoritma diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme distribusi informasi di media sosial. Pengguna juga perlu memperoleh penjelasan ketika unggahan mereka diduga mengalami pembatasan jangkauan, termasuk alasan pembatasan dan mekanisme untuk mengajukan keberatan.

Menurut Meutya, pengelolaan distribusi konten tidak semestinya mengabaikan hak pengguna sebagai konsumen. Ia menyoroti pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih informasi yang ingin dilihat dan dibaca.

"Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Persoalan transparansi tersebut mencuat ketika sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan penurunan jangkauan unggahan mengenai karhutla. Kondisi itu memunculkan dugaan shadowban, yakni pembatasan visibilitas konten atau akun yang tidak disertai pemberitahuan jelas kepada pengguna.

Di tengah persoalan tersebut, Meutya menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak meminta platform digital menurunkan konten terkait karhutla. Ia menyatakan penjelasan mengenai posisi kementerian telah disampaikan melalui tim Komdigi.

"Kemkomdigi telah melakukan penjelasan awal melalui tim kami di Kemkomdigi dan ini kami jelaskan lagi bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah," ungkap Meutya.

Meutya menyebut informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan tetap dibutuhkan pemerintah sebagai masukan untuk penanganan kebakaran. Pemerintah juga meningkatkan penyebaran informasi mengenai karhutla melalui kanal media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi publik.

Dalam keterangannya, Meutya menekankan bahwa informasi yang disampaikan masyarakat harus memiliki dasar faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Masukan tersebut dinilai penting dalam mendukung penyampaian informasi mengenai penanganan karhutla.

"Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutlah," kata Meutya.

Untuk menangani dugaan gangguan distribusi konten, Meutya meminta pengguna terlebih dahulu menyampaikan pengaduan atau keberatan kepada platform terkait. Platform yang disebut meliputi Meta, TikTok, dan layanan digital lainnya.

Setelah mengajukan pengaduan kepada penyedia layanan, pengguna dapat meneruskan laporan kepada Komdigi. Langkah tersebut ditujukan bagi masyarakat yang merasa unggahan terkait karhutla mengalami gangguan layanan atau penurunan jangkauan.

"Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla, di platform baik itu Meta, TikTok, atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait, lalu laporkan juga kepada kami," ujar Meutya.

Shadowban merupakan istilah untuk kondisi ketika jangkauan konten atau akun diduga dibatasi tanpa pemberitahuan yang jelas. Dalam kondisi tersebut, unggahan tetap dapat dipublikasikan, tetapi distribusinya berpotensi berkurang, termasuk dalam rekomendasi kepada pengguna lain atau saat menjangkau audiens baru.