Komdigi Sarankan Pengguna Ajukan Banding atas Dugaan Shadowban

Pengguna media sosial yang mengalami penurunan jangkauan unggahan saat menyampaikan kritik atau membahas isu aktual, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dapat mengajukan pengaduan kepada platform digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyarankan langkah tersebut sebagai upaya meminta penjelasan atau menyampaikan keberatan atas dugaan pembatasan distribusi konten, dilansir dari Detik iNET.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli J. Indarto, menjelaskan bahwa setiap platform memiliki sistem rekomendasi dan moderasi konten sendiri. Karena itu, pengguna yang merasa jangkauan unggahannya dibatasi dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan oleh layanan terkait.

Dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Marroli menyebut pengguna dapat menyampaikan keberatan ketika konten kritik atau pendapat mereka tidak menjangkau audiens sebagaimana yang diharapkan.

"Jika masyarakat merasa konten kritik atau pendapatnya misalkan agak melambat gitu ya, seolah-olah ada shadowban, misalkan daya canggungnya tidak banyak masuk ke followers-nya dan sebagainya. Mereka sebenarnya dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan oleh platform," ujar Marroli J. Indarto, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sistem rekomendasi dan moderasi berada di tangan masing-masing platform digital. Oleh sebab itu, penanganan keberatan pengguna perlu dilakukan melalui mekanisme yang tersedia pada layanan tersebut.

"Karena sekali lagi sistem rekomendasi dan moderasi tersebut dikelola oleh platform," ujar Marroli.

Penurunan jangkauan unggahan tidak serta-merta membuktikan adanya shadowban atau pembatasan yang sengaja dilakukan oleh platform. Distribusi konten turut dipengaruhi algoritma yang menentukan materi apa saja yang direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan sejumlah faktor.

Marroli menjelaskan bahwa konten yang muncul di media sosial tidak selalu mencerminkan keseluruhan kondisi dalam masyarakat. Sistem rekomendasi bekerja dengan mempertimbangkan aktivitas, minat, dan interaksi pengguna ketika memilih konten yang ditampilkan.

"Jadi apa yang muncul di media sosial itu tentu tidak menjadi gambaran utuh di dalam realitas sosial. Karena ada sistem probabilitas yang kemudian di platform ya, yang memilih dan merekomendasikan apa konten yang berdasarkan aktivitas, minat ataupun interaksi," jelas Marroli.

Menurut Marroli, masyarakat berhak memahami pengaruh algoritma terhadap informasi yang mereka terima. Transparansi diperlukan agar pengguna mengetahui proses rekomendasi konten dan pelaksanaan moderasi oleh platform digital.

Platform juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) serta menyediakan saluran pengaduan bagi pengguna yang merasa dirugikan. Mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan keberatan ketika muncul persoalan dalam pemanfaatan layanan digital.

Di sisi lain, Marroli menyatakan bahwa Komdigi memusatkan perhatian pada penanganan pelanggaran hukum dan risiko yang berpotensi memicu disinformasi di masyarakat. Pemerintah mendorong platform digital meningkatkan transparansi dan tanggung jawab serta memenuhi kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Komdigi ini adalah fokusnya terkait dengan pelanggaran hukum dan risiko-risiko tadi yang berpotensi terjadinya disinformasi di masyarakat," tutur Marroli.