Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Jangkau Anak Miskin

Program Sekolah Rakyat mengutamakan penjangkauan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperluas akses pendidikan dan memutus pewarisan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hal tersebut dalam peringatan satu tahun Sekolah Rakyat dan Sumpah Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Menurut Saifullah, program ini berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijalankan melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa bantuan sosial dan jaminan sosial bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga. Sementara itu, pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat diharapkan menghentikan kemiskinan agar tidak diwariskan kepada anak-anak.

Saifullah menjelaskan hubungan ketiga program tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah membantu keluarga keluar dari kemiskinan.

"Sederhananya, bantuan sosial adalah bantalan, pemberdayaan adalah tangga, dan Sekolah Rakyat adalah pintu keluar," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Untuk memastikan program sosial dan pendidikan menjangkau penerima yang tepat, Kementerian Sosial membenahi data bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Saifullah menyebut ketepatan data menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan dukungan.

Ia mengatakan para pendamping telah mendatangi hampir setengah juta anak di 497 kabupaten dan kota. Penjangkauan tersebut ditujukan kepada anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, termasuk mereka yang belum tercatat atau belum terjangkau layanan pemerintah.

Saifullah mengaitkan upaya tersebut dengan perhatian Presiden Prabowo terhadap kelompok masyarakat yang kerap luput dari pendataan dan pelayanan.

"Bapak Presiden mengajak kita menoleh kepada mereka yang beliau sebut sebagai orang-orang yang tidak terlihat. Mereka yang tidak tercatat, tidak terjangkau, dan sering tidak terlihat," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Dari hasil penjangkauan, pemerintah menemukan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sekaligus mengalami ketertinggalan pendidikan. Menurut Saifullah, kondisi keluarga tersebut memperlihatkan kerentanan kemiskinan yang dapat berlanjut ke generasi berikutnya.

Ia memaparkan sejumlah karakteristik keluarga peserta Sekolah Rakyat, mulai dari penghasilan, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, hingga pekerjaan orang tua.

"Di kuadran inilah kemiskinan paling mudah diwariskan. Dari kotak ini anak-anak sekolah rakyat berasal. Satu, lebih dari separuh keluarganya hidup dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta.

Dua, dua dari tiga keluarga menanggung empat jiwa atau lebih. Tiga, satu dari keluarga, satu dari tiga keluarga masih menumpang atau menyewa rumah. Dan empat, hampir separuh ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Sekolah Rakyat tidak menerapkan mekanisme pendaftaran terbuka sebagai pendekatan utama. Pemerintah memilih mendatangi anak-anak yang memenuhi kebutuhan sasaran program, termasuk anak usia sekolah yang sudah bekerja untuk membantu keluarga.

Saifullah menegaskan bahwa pendekatan itu menempatkan pemerintah sebagai pihak yang aktif mencari anak-anak yang membutuhkan pendidikan, bukan sekadar menunggu keluarga mengajukan permohonan.

"Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan. Negaralah yang datang mengetuk pintu," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Dalam penjangkauan tersebut, Kementerian Sosial juga menemukan anak usia sekolah yang telah bekerja. Temuan itu menunjukkan bahwa sebagian anak sudah ikut menanggung kebutuhan ekonomi keluarga ketika mereka seharusnya memperoleh pendidikan.

Saifullah menyampaikan jumlah anak usia sekolah yang telah bekerja berdasarkan hasil penjangkauan pemerintah.

"Dan di balik pintu-pintu itu, kami menemukan kenyataan yang selama ini tidak terlihat. Dari 180 ribu anak usia sekolah, ternyata sudah bekerja. Ada anak yang seharusnya belajar, tetapi sudah ikut memikul beban keluarga," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.