MenPAN-RB Belum Pastikan Jadwal Seleksi CPNS 2027

Pemerintah belum memastikan jadwal pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk kementerian dan lembaga pada 2027. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini meminta masyarakat menunggu informasi resmi, di tengah rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merekrut guru PNS pada 2027 hingga 2029.

Dilansir dari Detikcom, Rini menyampaikan pernyataan tersebut setelah menghadiri Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026). Pemerintah belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan seleksi CPNS berikutnya, termasuk kemungkinan pembukaan pada awal 2027.

Sejak 2024, pemerintah belum kembali membuka lowongan CPNS. Kondisi tersebut membuat masyarakat menantikan pengumuman mengenai jadwal dan kepastian rekrutmen aparatur sipil negara untuk periode berikutnya.

Ketika ditanya mengenai rencana seleksi CPNS, Rini menyatakan bahwa informasi lebih lanjut masih perlu ditunggu.

"CPNS tentunya nanti saya, eh, nanti kita tunggu ya informasinya selanjutnya ya," ujar Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rini tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya apakah seleksi CPNS akan berlangsung pada awal 2027. Dengan demikian, jadwal rekrutmen untuk kementerian dan lembaga lainnya masih belum dipastikan dalam pernyataan tersebut.

Sementara itu, Kemendikdasmen merencanakan rekrutmen guru berstatus PNS selama tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029. Berdasarkan informasi yang diberitakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 464.856 guru PNS.

Seleksi guru di lingkungan Kemendikdasmen akan terbuka bagi guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun guru non-ASN, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi. Pemerintah juga merencanakan perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun berikutnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa guru non-ASN tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS atau PPPK. Kebijakan tersebut juga mengatur keberlanjutan status guru yang belum berhasil dalam proses seleksi.

Dalam keterangan pers setelah rapat terbatas mengenai penerapan pendidikan negeri gratis pada 23 September 2026, Abdul Mu'ti menjelaskan mekanisme bagi guru non-ASN yang tidak lolos seleksi.

"Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes PPPK atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS. Nah, digaji dengan dana BOS dan dana BOS juga sumbernya dari pemerintah pusat," ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut penjelasan Abdul Mu'ti, guru non-ASN yang tidak lulus seleksi PNS maupun PPPK tetap berstatus sebagai guru non-ASN dan menerima gaji melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS). Skema tersebut berkaitan dengan penerapan tata kelola guru yang dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.

Kemendikdasmen menyatakan bahwa guru non-ASN tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026 dalam kerangka kebijakan tersebut. Pengaturan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, termasuk bagi guru yang belum berhasil memperoleh status PNS atau PPPK.