LPS Targetkan Penjaminan Polis Asuransi Berlaku Juli 2027

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan program penjaminan polis asuransi mulai berlaku pada Juli 2027 untuk melindungi pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Namun, perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan kesehatan keuangan sebelum dapat menjadi peserta, dilansir dari Keuangan berdasarkan keterangan LPS dalam pertemuan dengan media di Bali, Jumat malam (16/10/2026).

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba mengatakan, percepatan persiapan dilakukan agar program tersebut dapat berjalan sebelum 2028 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Target kami aktivasi dapat berlaku pada Juli 2027," ujar Ferdinan D. Purba, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis.

Menurut Ferdinan, program ini mencakup perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang bergerak di bidang asuransi jiwa maupun asuransi umum. Adapun asuransi sosial, program asuransi wajib, dan perusahaan reasuransi tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan.

Meski undang-undang mewajibkan perusahaan asuransi mengikuti program tersebut, LPS tidak akan menerima seluruh perusahaan secara otomatis. Persyaratan kesehatan keuangan ditetapkan melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan mengacu pada rasio kecukupan modal berbasis risiko atau Risk Based Capital (RBC).

LPS mengusulkan rasio RBC minimal berada di atas 120%. Ferdinan menjelaskan, ambang batas tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kegagalan perusahaan pada tahap awal pelaksanaan sekaligus menjaga keberlanjutan dana penjaminan.

"Penggunaan prasyarat tingkat kesehatan ini merupakan praktik terbaik yang juga berlaku di negara-negara lain yang menerapkan penjaminan polis asuransi," jelas Ferdinan D. Purba, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis.

Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS Suwandi mengatakan, lembaganya menyiapkan mekanisme pendaftaran bertahap atau phased registration bagi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan kepesertaan.

Skema tersebut memberikan waktu kepada perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan kesiapan operasional sebelum bergabung dalam program penjaminan polis. Penerapannya dirancang agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan kesiapan industri asuransi nasional.

Suwandi menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjaga perlindungan pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

"Yang paling penting, masyarakat perlu mengetahui bahwa melalui rancangan kepesertaan yang tepat, mereka tidak perlu khawatir jika perusahaan asuransinya mengalami kegagalan, manfaat proteksinya tidak lantas hilang," kata Suwandi, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS.

Pelaksanaan program tersebut akan bergantung pada pemenuhan persyaratan kepesertaan oleh perusahaan asuransi serta ketentuan penjaminan yang ditetapkan LPS.