OJK Dorong Perluasan Asuransi Barang Milik Negara Secara Bertahap

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perluasan perlindungan asuransi terhadap barang milik negara (BMN) secara bertahap dan terukur berdasarkan profil risiko serta prioritas masing-masing aset, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Skema perlindungan ini dinilai penting untuk membantu pemerintah mengelola dampak finansial akibat kerusakan atau kehilangan aset, khususnya dari risiko bencana alam tinggi di Indonesia. Data OJK mencatat dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai 726 objek BMN dengan total nilai pertanggungan Rp3,05 triliun dan estimasi kerugian mencapai Rp29,80 miliar.

Langkah pemetaan aset berdasarkan tingkat risiko dan prioritas menjadi hal krusial agar pengesahan cakupan polis berjalan efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ekosistem asuransi dan reasuransi nasional dinilai memerlukan penguatan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, kementerian, lembaga, serta regulator.

Pihak OJK menegaskan perlunya analisis komprehensif mengingat karakteristik dan tingkat eksposur risiko aset negara yang sangat beragam di berbagai daerah.

"Dengan demikian, perluasan perlindungan perlu dilakukan secara bertahap dan terukur sesuai dengan profil risiko masing-masing aset," ungkap Ocke.

Tantangan belum seluruhnya BMN terlindungi proteksi tidak hanya berkisar pada kapasitas industri, tetapi juga mencakup kelengkapan data, kesiapan anggaran premi, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"OJK juga terbuka untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), serta pelaku industri asuransi," ucap Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Dari sisi pengawasan internal, OJK memastikan konsorsium asuransi BMN memiliki kapasitas keuangan, dukungan reasuransi yang kuat, serta penerapan underwriting yang prudent. Keputusan penentuan aset yang diprioritaskan untuk diasuransikan tetap berada penuh di bawah ranah pengelolaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.