Likuiditas Pemda Tertekan dan Ancam Ekonomi Daerah

Tekanan keuangan pemerintah daerah (pemda) mulai mengarah pada persoalan likuiditas yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi regional. Dilansir dari Nasional, kondisi tersebut tercermin dari kemampuan sejumlah daerah memenuhi kewajiban jangka pendek di tengah realisasi pembayaran utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tuntas.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I mencatat 198 pemda memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang lebih kecil daripada kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu, pembayaran utang jatuh tempo APBD hingga 18 Oktober 2026 baru mencapai sekitar 59%.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 18 Oktober 2026 menunjukkan, pembayaran utang jatuh tempo APBD mencapai Rp 3,4 triliun atau 59,36% dari total kewajiban Rp 5,74 triliun.

Artinya, masih ada sekitar Rp 2,34 triliun kewajiban yang belum diselesaikan. Pada periode yang sama, realisasi SiLPA APBD tercatat Rp 64,14 triliun dari pagu Rp 84,99 triliun, setara dengan 75,47%.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai besarnya SiLPA secara keseluruhan belum cukup untuk menggambarkan kemampuan setiap daerah membayar kewajiban. Perbedaan kondisi kas, kebutuhan belanja, dan kapasitas keuangan membuat kemampuan fiskal antardaerah tidak seragam.

Yusuf menjelaskan, persoalan utama tidak hanya terletak pada jumlah dana yang tersedia secara nasional, tetapi juga pada pengelolaan kas dan kewajiban di tingkat daerah.

"Persoalan utamanya bukan hanya ketersediaan dana secara nasional, tetapi ketimpangan kapasitas kas dan lemahnya pengelolaan kewajiban di masing-masing daerah," ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (19/10/2026).

Tunggakan mempersempit ruang belanja daerah

Kewajiban yang telah jatuh tempo tetap harus dibayar karena berasal dari belanja atau kontrak yang sudah dilaksanakan. Perubahan penerimaan daerah tidak menghapus kewajiban tersebut, sehingga keterbatasan kas dapat memaksa pemda menyesuaikan penggunaan anggarannya.

Yusuf mengatakan, ketika dana yang tersedia tidak memadai, pemerintah daerah dapat menahan belanja baru, mengalihkan anggaran ke kebutuhan yang lebih mendesak, atau menunda pembayaran kepada pihak ketiga.

"Ketika kas tidak mencukupi, pemerintah daerah akan menahan belanja baru, melakukan realokasi anggaran, atau menunda pembayaran kepada pihak ketiga," katanya.

Tekanan tersebut dapat menjadi lebih berat ketika SiLPA tidak mampu menutup kewajiban jangka pendek. Dana yang semestinya mendukung pelayanan rutin dan pembangunan berpotensi dialihkan untuk melunasi tunggakan.

Menurut Yusuf, keterlambatan penyelesaian kewajiban juga dapat memicu gagal bayar administratif kepada kontraktor, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang telah menuntaskan pekerjaan mereka.

"Jika tidak segera ditangani, daerah dapat mengalami gagal bayar administratif kepada kontraktor, penyedia barang dan jasa, maupun pihak lain yang telah menyelesaikan pekerjaannya," ungkap Yusuf.

Dampak terhadap pelayanan publik dan usaha lokal

Kesulitan likuiditas pemda dapat menjalar ke sektor usaha setempat. Pembayaran yang tertunda berisiko mengganggu arus kas kontraktor dan pemasok, terutama pelaku usaha yang aktivitasnya bergantung pada proyek maupun pengadaan pemerintah daerah.

Dalam kondisi kas terbatas, pemda cenderung mendahulukan pembayaran gaji pegawai, kebutuhan operasional dasar, dan kewajiban lama. Akibatnya, belanja modal serta program pembangunan berpotensi mengalami penundaan atau pengurangan anggaran.

Yusuf menjelaskan bahwa dampaknya terhadap pelayanan publik tidak selalu berupa penghentian layanan secara langsung. Namun, keterbatasan anggaran dapat menurunkan kualitas pelayanan karena pemeliharaan fasilitas, pengadaan barang, dan pelaksanaan program baru kehilangan ruang pembiayaan.

"Pelayanan publik memang tidak langsung berhenti, tetapi kualitasnya dapat menurun karena pemeliharaan fasilitas, pengadaan barang, dan pelaksanaan program baru kehilangan ruang anggaran," jelasnya.

Tekanan pembayaran juga berpotensi menahan perputaran ekonomi regional. Belanja pemda memiliki efek pengganda terhadap berbagai kegiatan, termasuk konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa lokal.

Ketika proyek infrastruktur dan pengadaan melambat, pendapatan penyedia barang dan jasa dapat ikut berkurang. Penyerapan tenaga kerja berpotensi melemah, sementara konsumsi rumah tangga di sekitar lokasi proyek juga dapat terdampak.

"Ketika proyek infrastruktur dan pengadaan melambat, pendapatan kontraktor serta pemasok ikut turun, penyerapan tenaga kerja berkurang, dan konsumsi rumah tangga di sekitar proyek melemah," katanya.

Dengan demikian, keterlambatan pembayaran bukan semata persoalan administrasi anggaran. Kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap dunia usaha sekaligus menghambat aktivitas ekonomi di daerah.

Perbaikan pengelolaan kas menjadi prioritas

Untuk mengurangi risiko penumpukan tunggakan, Yusuf mendorong pemda menyusun urutan pembayaran dengan mempertimbangkan usia dan tingkat urgensi setiap kewajiban. Langkah ini perlu disertai proyeksi arus kas yang lebih baik agar jadwal pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemda juga perlu menyesuaikan rencana belanja baru dengan kapasitas fiskal yang realistis. Dengan demikian, komitmen pengeluaran dapat dipertimbangkan berdasarkan kemampuan kas dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Di tingkat pusat, pemantauan perlu diperkuat terhadap daerah yang menunjukkan kesenjangan besar antara SiLPA dan kewajiban jangka pendek. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk mengantisipasi risiko keterlambatan pembayaran sebelum berkembang menjadi tunggakan berulang.

"Persoalan likuiditas ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi tunggakan berulang yang pada akhirnya mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi daerah," ujar Yusuf.