Lestari Moerdijat Desak Penguatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru PAUD

Penguatan kualitas tenaga pendidik menjadi tantangan penting dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perluasan akses pendidikan prasekolah harus disertai peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan hampir separuh dari 637.445 guru PAUD formal dan nonformal di Indonesia belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sejak usia dini.

Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari bertambahnya akses. Kualitas pendampingan anak selama proses belajar turut menentukan kekuatan fondasi pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar.

“Penguatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran di PAUD harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Perluasan akses tanpa guru yang mumpuni hanya akan menghasilkan fondasi yang rapuh,” kata Rerie, Kamis, 29 Oktober 2026.

Pemerintah tengah memperluas layanan prasekolah satu tahun sebelum anak memasuki sekolah dasar. Dalam program revitalisasi, jumlah taman kanak-kanak (TK) yang mendapat bantuan meningkat dari 1.355 TK pada 2025 menjadi 13.831 TK pada 2026.

Peningkatan jumlah penerima bantuan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan tenaga pendidik. Menurut Rerie, kompetensi guru berkaitan erat dengan mutu stimulasi yang diberikan kepada anak, terutama pada masa perkembangan otak sebelum usia enam tahun.

Ia mengingatkan bahwa ketidakmampuan pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dapat mengurangi manfaat pendidikan pada periode penting tersebut. Karena itu, peningkatan kualifikasi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan akademik.

“Jika guru yang mendampingi anak setiap hari tidak memiliki kompetensi pedagogis yang memadai, momen emas itu bisa hilang. Ini bukan sekadar soal ijazah, tetapi soal kemampuan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai tahap perkembangan anak,” ujar dia.

Kemendikdasmen menekankan pendekatan bermain sambil belajar dalam penyelenggaraan PAUD. Sejalan dengan prinsip tersebut, Rerie mendorong agar skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) benar-benar meningkatkan keterampilan praktis guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak.

Kesejahteraan pendidik dan keterbatasan anggaran

Selain persoalan kualifikasi, kondisi kesejahteraan masih menjadi masalah struktural bagi tenaga pendidik PAUD, khususnya mereka yang bekerja di lembaga nonformal. Data Dapodik Semester Genap 2025/2026 mencatat 509.359 pendidik PAUD melayani 6.230.051 peserta didik.

Besarnya jumlah anak yang dilayani menunjukkan pentingnya dukungan terhadap tenaga pendidik. Namun, Rerie menilai kesejahteraan guru belum mendapatkan perhatian yang sebanding dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

“Kesejahteraan dan kapasitas guru harus menjadi prioritas anggaran, bukan hanya prioritas retorika,” tegas Rerie.

Persoalan pendanaan turut menjadi perhatian. Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan alokasi anggaran PAUD masih di bawah 2 persen dari total anggaran pendidikan nasional, sedangkan rekomendasi global yang disebutkan dalam sumber mencapai 10 persen.

Di tingkat daerah, anggaran PAUD yang belum berdiri sebagai pos mandiri membuat pelaksanaan layanan bergantung pada kebijakan penganggaran masing-masing daerah. Situasi tersebut dapat memengaruhi kesinambungan dukungan terhadap lembaga PAUD.

Menurut Rerie, ketimpangan akses pendidikan prasekolah bukan semata-mata berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Keterbatasan jumlah guru berkualitas di wilayah terpencil juga menjadi faktor yang perlu ditangani agar anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang bermakna.

“Pemerataan guru PAUD yang terlatih harus menjadi bagian dari strategi perluasan akses. Jangan sampai anak di pelosok hanya mendapatkan layanan PAUD secara formalitas tanpa pengajaran yang bermakna,” ujar dia.

Sinergi pemerintah untuk memperkuat pendidikan usia dini

Rerie, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dan Majelis Tinggi Partai NasDem, mendesak pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan kebijakan perluasan akses dengan investasi pada kualitas pendidik. Bantuan revitalisasi TK dan dukungan pendidikan, menurut dia, perlu disertai upaya nyata untuk meningkatkan kompetensi guru.

Penguatan kapasitas, pemerataan tenaga pendidik terlatih, dan perbaikan kesejahteraan menjadi aspek yang disorot dalam upaya meningkatkan mutu PAUD. Tanpa dukungan tersebut, penambahan fasilitas dan perluasan layanan berisiko tidak menghasilkan pembelajaran yang optimal bagi anak.

Rerie menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Wajib Belajar 13 Tahun bergantung pula pada kualitas fondasi pendidikan yang dibangun sejak anak berada di ruang kelas PAUD.

“Fondasi pendidikan dan karakter bangsa ini dimulai dari ruang kelas PAUD. Di sanalah kita menanam benih Indonesia Emas 2045, atau justru membiarkannya tumbuh tanpa akar yang kuat,” tegas Rerie.