UNICEF Rilis Peta Risiko Iklim Anak di Jakarta

Ancaman iklim yang saling bertumpuk kini membayangi anak-anak di banyak negara. Dilansir dari Detikcom, UNICEF memaparkan di Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026) bahwa hampir 1,1 miliar anak di dunia menghadapi risiko tinggi akibat krisis iklim. Menurut UNICEF dalam Children's Climate Risk Report 2026, sekitar 2 miliar anak tinggal di wilayah dengan kualitas udara buruk.

Lalu 1,8 miliar anak terpapar kekeringan dan 1,2 miliar lainnya menghadapi panas ekstrem. Data itu dipaparkan dalam 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development (ECD) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. UNICEF menilai tumpang tindih bahaya iklim memperbesar ancaman terhadap kesehatan, tumbuh kembang, dan akses anak ke layanan dasar.

"Dari anak-anak yang terpapar semua bahaya tunggal, ada 1,1 miliar anak yang terpapar setidaknya tiga bahaya iklim sekaligus," kata Amy Wickham, Education & Climate Lead Global Program Division UNICEF.

Wickham menyebut angka tersebut menunjukkan besarnya paparan bahaya iklim yang terjadi secara bersamaan pada anak. Kondisi itu, menurut dia, menjadi sinyal kuat bahwa kelompok usia dini memerlukan perlindungan yang lebih terarah. "Status saat ini menyatakan bahwa anak-anak masih sangat terdampak oleh perubahan iklim dan paparan mereka terhadap bahaya iklim saling tumpang tindih," ujar Amy Wickham, Education & Climate Lead Global Program Division UNICEF.

Untuk mendukung respons berbasis bukti, UNICEF menghadirkan Global Child Hazard Database. Basis data itu dirancang untuk memetakan bahaya iklim dan lingkungan dengan menempatkan kebutuhan anak sebagai fokus utama. Menurut paparan UNICEF, basis data tersebut menilai dampak ancaman alam terhadap tumbuh kembang, kesehatan, serta akses anak ke sekolah dan layanan sosial. Pemerintah, organisasi, dan mitra global disebut dapat memakainya untuk mengarahkan pembiayaan dan kebijakan perlindungan iklim.

"Kami melakukan penguraian dan penyempurnaan lebih lanjut untuk konteks PAUD. PAUD menjadi kategori yang paling rentan," papar Amy Wickham, Education & Climate Lead Global Program Division UNICEF. Pada forum yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti menyatakan penguatan sistem PAUD perlu disertai kebijakan yang mempertimbangkan perubahan iklim.

Ia juga menekankan pentingnya pembiayaan berkelanjutan agar layanan pendidikan anak tetap berkualitas dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, menurut Suharti, kementeriannya membangun fondasi pendidikan anak melalui sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah pelaksanaan wajib pendidikan prasekolah selama satu tahun sebagai bagian dari prioritas wajib belajar 13 tahun.

Kemendikdasmen juga menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan, termasuk PAUD, untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan memadai. Selain itu, jangkauan Program Indonesia Pintar diperluas agar bisa menyasar anak-anak pada jenjang PAUD.