Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Keluarga dalam Pendidikan Inklusif

Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa penguatan kapasitas keluarga perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan inklusif, dilansir dari Medcom. Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, pemenuhan hak anak tidak cukup dilakukan melalui penyediaan akses ke sekolah.

Diperlukan keterlibatan pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial agar anak dapat belajar, berkembang, serta membangun kemandirian. "Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah atau sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan dukungan emosional, membangun rasa percaya diri, dan mendampingi anak mengembangkan potensinya," ujar Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2026.

Pentingnya keterlibatan keluarga kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mendorong pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui kerja sama berbagai pihak. Upaya tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) saat membuka Special Kids Expo (SPEKIX) 2026 pada Sabtu 10 Oktober 2026, di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta.

Rerie menilai, sistem pendidikan inklusif harus memberikan lebih dari sekadar kesempatan bersekolah. Lingkungan belajar perlu dirancang agar aman, menyediakan bantuan berdasarkan kebutuhan setiap anak, serta memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan. Dalam penerapannya, keluarga berperan mengenali kebutuhan anak, mendukung kegiatan belajar, melatih kemandirian, dan berkomunikasi dengan pihak sekolah maupun tenaga profesional. Meski demikian, tanggung jawab tersebut tidak semestinya dibebankan sepenuhnya kepada orang tua.

"Orang tua membutuhkan informasi yang tepat, pendampingan, dan akses terhadap layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Karena itu, penguatan keluarga harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan inklusif, bukan sekadar tanggung jawab pribadi masing-masing keluarga," tegas dia.

Dukungan berkelanjutan bagi anak dan orang tua

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan layanan bagi anak penyandang disabilitas. Setiap anak mempunyai kebutuhan, kemampuan, dan potensi yang berbeda sehingga pola pendidikan serta pendampingannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Rerie menilai koordinasi antara keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan pemerintah perlu diperkuat.

Kerja sama tersebut harus menghormati hak anak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan perlindungan, mengembangkan kemampuan, serta mengambil bagian dalam kehidupan sosial sesuai kapasitasnya. Selain layanan pendidikan, orang tua juga membutuhkan informasi yang memadai mengenai fasilitas dan bantuan yang tersedia. Pendampingan psikososial serta kesempatan bertukar pengalaman dapat menjadi bagian dari dukungan yang membantu keluarga menjalankan perannya secara berkelanjutan.

Perhatian terhadap kesejahteraan orang tua juga diperlukan agar proses pendampingan tidak mengabaikan kondisi keluarga. Dengan demikian, penguatan keluarga menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan anak, bukan sekadar penambahan tanggung jawab bagi orang tua.

Program bantuan disabilitas di Jakarta

Rerie mengapresiasi berbagai langkah pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses serta layanan bagi penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah penyaluran Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada periode September 2026, bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui KPDJ telah disalurkan kepada 20.890 penerima.

Program tersebut juga mencakup Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Anak Jakarta, dengan jumlah penerima gabungan mencapai 219.252 orang. Menurut Rerie, pelaksanaan berbagai program bantuan perlu disertai koordinasi antarsektor, pendataan yang tepat, dan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar manfaat program dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Berbagai bentuk bantuan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, dukungan terhadap anak penyandang disabilitas juga perlu mencakup akses pendidikan yang sesuai dan pendampingan yang berkesinambungan.

Keberhasilan tidak hanya diukur dari akses sekolah

Sebagai Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Rerie menegaskan bahwa penilaian terhadap pendidikan inklusif perlu mempertimbangkan kualitas pengalaman belajar anak. Ukurannya tidak terbatas pada jumlah anak yang berhasil masuk sekolah, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dukungan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. "Pendidikan inklusif harus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. Untuk mewujudkannya, keluarga perlu didukung, sekolah perlu dipersiapkan, dan kebijakan pemerintah harus menjawab kebutuhan nyata di lapangan," ujar dia.

Penguatan keluarga, menurut Rerie, perlu disertai peningkatan mutu layanan pendidikan, perluasan akses, serta pengurangan hambatan yang masih dialami anak dan orang tua. Ketiga upaya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pendidikan inklusif yang berorientasi pada kebutuhan nyata setiap anak. "Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan anak penyandang disabilitas dan keluarganya mendapatkan dukungan yang mereka perlukan agar hak tersebut benar-benar terpenuhi," pungkas Rerie.