KY dan MA Jatuhi Hakim K Sanksi Nonpalu Dua Tahun

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi berat berupa larangan menjalankan tugas persidangan atau hakim nonpalu selama dua tahun kepada hakim berinisial K. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menyatakan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi dan diperbantukan di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya itu terbukti melakukan pelanggaran etik terkait perbuatan asusila.

Putusan tersebut disampaikan Ketua MKH Noor Edi Yono pada Selasa (20/10/2026), sebagaimana dikutip dari situs resmi KY. Selama menjalani sanksi, K juga tidak menerima tunjangan jabatan hakim.

Menurut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, perkara ini bermula dari pertemuan K dan seorang perempuan berinisial N dalam reuni sekolah yang sekaligus merayakan ulang tahun K pada 2021. Saat itu, K menjabat Wakil Ketua PA Dompu. Keduanya berstatus duda dan janda serta kemudian sering berkomunikasi.

Pada Februari 2022, N mendatangi Dompu dan dijemput K menggunakan mobil dinas. Keduanya kemudian bepergian pada jam kerja hingga tiba di sebuah hotel. Menurut pemeriksaan MKH, di lokasi tersebut terjadi hubungan seksual di luar pernikahan yang menurut pengakuan N berlangsung dengan paksaan.

Setelah kejadian itu, N meminta pertanggungjawaban K. Namun, menurut keterangan dalam pemeriksaan MKH, K menolak dengan alasan telah memiliki calon istri berinisial NMS, yang kemudian dinikahinya pada September 2022. N melaporkan K kepada Bawas MA pada Oktober 2022.

Dalam sidang, K menyampaikan pembelaan bahwa N menghubunginya untuk bertemu di Dompu dan meminta dijemput karena tidak memiliki kenalan di daerah tersebut. K juga menyebut N basah akibat hujan ketika dijemput dan mengeklaim telah menyarankan agar N berganti pakaian di masjid, tetapi N meminta diantar ke hotel.

K turut menjelaskan bahwa keluarga dan anak N pernah menghubunginya agar tidak lagi berkomunikasi dengan N karena mereka berharap N kembali rujuk dengan mantan suaminya. K mengaku menyetujui permintaan tersebut dan memblokir nomor N.

Menurut keterangan K, ia dan N sempat bertemu untuk bermediasi setelah laporan diajukan. K menyatakan keduanya sepakat berdamai dan mencabut laporan, tetapi atasannya melarang pencabutan karena khawatir persoalan tersebut berkembang lebih jauh. K mengaku mengikuti arahan atasannya.

Dalam pertimbangannya, MKH menolak pembelaan K yang menyatakan N mengajak dan berinisiatif melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Majelis menilai keterangan tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan di PTA Mataram.

MKH juga menilai dua saksi yang dihadirkan K, yakni kakak kandungnya berinisial SN dan istrinya, NMS, tidak dapat meringankan pelanggaran yang diperiksa. Keduanya dinilai tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Bukti surat yang diserahkan K, termasuk pernyataan perdamaian dengan N, turut diajukan dalam persidangan.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meminta agar K dijatuhi sanksi lebih ringan dengan mempertimbangkan bahwa K telah berkeluarga kembali dan memiliki anak yang masih kecil. Namun, MKH tetap menjatuhkan sanksi nonpalu selama dua tahun.

Ketua MKH Noor Edi Yono menjelaskan keputusan majelis mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan K.

"Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun di PTA, dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan sanksi hakim nonpalu," ujar Noor Edi Yono.

Dalam menetapkan sanksi, MKH mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, yakni pengakuan K atas hubungan seksual di luar pernikahan, sikap kooperatif selama pemeriksaan, penyesalan, dan janji tidak mengulangi perbuatannya. Masa pengabdian K sebagai hakim sejak 2008 serta sikap baik selama bertugas sebagai hakim yustisial juga menjadi pertimbangan.

Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan tersebut dilakukan ketika K menjabat Wakil Ketua PA Dompu. MKH menyatakan K melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Noor Edi Yono menyampaikan bahwa majelis menerima sebagian pembelaan K sekaligus memperbaiki rekomendasi Ketua Bawas MA.

"Memutuskan, pertama, menerima pembelaan terlapor untuk sebagian. Kedua, memperbaiki rekomendasi Ketua Bawas MA, K telah melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C tentang berperilaku arif dan bijaksana angka 3 dan menjunjung tinggi harga diri angka 7," ucap Noor Edi Yono.

Sidang MKH tersebut juga dihadiri anggota dari MA, yaitu Hakim Agung Muhayah dan Rahmi Mulyani. KY diwakili Wakil Ketua KY Desmihardi serta anggota KY Abhan, F Willem Saija, dan Setyawan Hartono.