MA Tegaskan Larangan Intimidasi Usai Penyiraman Jubir PN Pati

Mahkamah Agung menanggapi insiden penyiraman air terhadap hakim sekaligus juru bicara Pengadilan Negeri Pati Retno Lastiani di PN Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (9/10/2026). Peristiwa itu terjadi saat Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok mengikuti audiensi bersama pihak pengadilan.

Menurut MA, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam penyampaian pendapat maupun pengaduan kepada pengadilan. MA menyatakan akan menindaklanjuti kejadian itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Juru Bicara MA Heru Pramono menyampaikan pimpinan lembaga peradilan menyesalkan kejadian tersebut dan memberikan dukungan kepada Retno Lastiani serta jajaran PN Pati.

"Pimpinan Mahkamah Agung menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan keprihatinan serta dukungan kepada Saudara Retno Lastiani beserta seluruh jajaran dari Pengadilan Negeri Pati. Tindakan penyiraman tersebut tidak dapat dibenarkan dalam penyampaian pendapat, masukan, maupun pengaduan kepada pengadilan," ujar Heru Pramono, Juru Bicara Mahkamah Agung.

Heru mengatakan tindakan itu mengarah pada perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat lembaga peradilan. MA juga menegaskan perlindungan terhadap hakim dan aparatur pengadilan yang menjalankan tugas.

"Pimpinan Mahkamah Agung tidak menginginkan segala bentuk sikap dan tindakan yang mengarah pada perbuatan merendahkan harkat dan martabat serta mencederai keluhuran lembaga peradilan yang dilakukan oleh siapa pun," ujar Heru Pramono.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Heru menegaskan ketidakpuasan terhadap proses peradilan harus ditempuh melalui mekanisme resmi. MA menyerahkan perkembangan penanganan laporan kepada pihak berwenang.

"Pimpinan Mahkamah Agung tidak akan menoleransi tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap hakim maupun aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas kedinasan. Oleh karena itu, pimpinan Mahkamah Agung akan menyikapi insiden tersebut dengan serius dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Heru Pramono.

Komisi Yudisial juga menilai tindakan Supriyono sebagai perilaku tidak pantas di lingkungan pengadilan. KY menyebut peristiwa itu berkaitan dengan dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan lembaga peradilan.

"Ini tergolong tindakan tidak pantas yang dilakukan di pengadilan dan juga telah menyerang integritas serta imparsialitas pengadilan," ujar Anita Kadir, Juru Bicara Komisi Yudisial.

KY menyatakan akan menjalankan fungsi advokasi terkait perlindungan hakim dan mendorong penerapan sistem pengamanan pengadilan.

"KY mengajak publik turut berkontribusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim," ujar Anita Kadir.

KY juga meminta PN Pati berkoordinasi terkait dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim serta pengamanan perkara nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti yang masih berlanjut hingga 16 Oktober.

"KY mendorong penerapan efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan," ujar Anita Kadir.

Insiden terjadi setelah audiensi memanas. Supriyono disebut melontarkan tuduhan mengenai adanya hakim yang menerima Rp 1 miliar sebelum penyiraman air mineral kepada Retno Lastiani.