KSPN Soroti Dominasi Kerja Informal dan Maraknya PHK

Dominasi pekerjaan informal, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ketidakpastian status kerja masih menjadi persoalan ketenagakerjaan Indonesia setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai penciptaan lapangan kerja melalui investasi belum sepenuhnya menjawab kesulitan masyarakat memperoleh pekerjaan, dilansir dari Nasional.

Menurut klaim pemerintah yang disampaikan Ristadi, investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai sekitar Rp 3.923 triliun dan menciptakan 5,4 juta lapangan kerja. Namun, ia mempertanyakan dampak penciptaan pekerjaan tersebut terhadap masyarakat yang masih mencari pekerjaan.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Selasa (20/10/2026), Ristadi menyoroti perlunya memastikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja benar-benar memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan formal.

“Ini seharusnya bisa lebih mempermudah orang mencari kerja. Sebab, 5,4 juta itu kan tercipta lapangan kerja di sektor formal,” ujar Ristadi, Presiden KSPN.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026 menunjukkan pekerja informal mencapai 87,88 juta orang atau 59,3% dari total 148,19 juta pekerja. Sementara itu, pekerja formal berjumlah 60,31 juta orang atau 40,7%.

Komposisi tersebut menjadi dasar perhatian KSPN terhadap kualitas kesempatan kerja yang tercipta. Ristadi menilai besarnya jumlah pekerjaan yang tersedia perlu dilihat bersama dengan status pekerjaan yang dijalani masyarakat.

“Artinya, penciptaan lapangan kerja masih lebih banyak di sektor informal,” ujar Ristadi, Presiden KSPN.

Selain jumlah pekerjaan, KSPN menyoroti kepastian kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Ristadi menilai penegakan hukum di bidang tersebut masih menghadapi kendala karena sejumlah perusahaan dinilai belum menjalankan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ia juga melihat penggunaan pekerja kontrak semakin meluas, sedangkan jumlah pekerja tetap terus berkurang. Kondisi ini menjadi perhatian serikat pekerja karena pertumbuhan kesempatan kerja belum tentu disertai kepastian status pekerjaan dan perlindungan yang memadai.

Dari sisi industri, Ristadi menilai perusahaan dalam negeri menghadapi hambatan berupa proses perizinan yang berbelit-belit dan tingginya biaya pengembangan usaha. Ia turut menyoroti dugaan pungutan liar oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat maupun aparat, yang dinilai menambah beban operasional perusahaan.

Persaingan dengan produk impor berharga lebih murah juga menjadi tantangan bagi industri domestik. Selain itu, Ristadi menilai biaya energi yang belum kompetitif dan beban pajak yang dianggap memberatkan dapat meningkatkan biaya produksi serta menekan daya saing produk dalam negeri.

Dalam keterangannya kepada Kontan, Ristadi menekankan persoalan biaya energi dan perpajakan sebagai bagian dari hambatan yang dihadapi pelaku usaha untuk mempertahankan kegiatan industri dan tenaga kerja.

“Kemudian bagaimana stabilitas energi yang harganya belum kompetitif dan soal pajak yang masih memberatkan. Sehingga ini membebani biaya produk,” ujar Ristadi, Presiden KSPN.