Organisasi Sipil Kritik Skema Kredit Keanekaragaman Hayati

Rencana pemerintah mengembangkan skema pembiayaan perlindungan keanekaragaman hayati menghadapi kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Dilansir dari Nasional, instrumen biodiversity credit dinilai berisiko menjadi sarana greenwashing apabila kerusakan ekosistem dan persoalan tata kelola lingkungan tidak lebih dahulu diselesaikan.

Skema tersebut diperkenalkan pemerintah dalam rangkaian Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17) di Yerevan, Armenia. Pemerintah memandang instrumen ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pendanaan konservasi, sedangkan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan efektivitas dan mekanisme penerapannya.

Kepala Kampanye, Advokasi dan Jaringan Forest Watch Indonesia (FWI) Agung Ady Setiyawan menilai, perusahaan dapat memanfaatkan pendanaan konservasi di suatu lokasi untuk menutupi dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya di wilayah lain.

Agung menyampaikan kritik tersebut dalam keterangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP), Senin (19/10). Ia memperingatkan bahwa mekanisme pengimbangan kerusakan lingkungan berpotensi membuat kegiatan industri yang merusak ekosistem tetap berjalan.

“Skema biodiversity credit ini menciptakan celah berbahaya bagi praktik greenwashing jika mengizinkan mekanisme offsetting, di mana korporasi perusak lingkungan seperti industri ekstraktif tambang, kelapa sawit skala besar, HTI/HTE hingga energi fosil, dapat memanfaatkannya sebagai izin legal untuk terus merusak,” kata Agung.

Menurut Agung, pendanaan konservasi berpotensi dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menyatakan telah berkontribusi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Namun, klaim tersebut tidak serta-merta menghilangkan kerusakan ekologis yang ditimbulkan aktivitas usaha di lokasi lain.

Koordinator Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian juga mempertanyakan pendekatan yang menjadikan keanekaragaman hayati sebagai objek pembiayaan ketika penyebab utama kerusakannya belum ditangani.

Ia menghubungkan hilangnya keanekaragaman hayati dengan model ekonomi ekstraktif dan krisis iklim. Menurut Uli, perlindungan ekosistem harus mengutamakan penghentian kegiatan perusak lingkungan, bukan sekadar membangun instrumen keuangan baru.

“Perlindungan keanekaragaman hayati sejatinya hanya bisa dilakukan apabila menghentikan mesin perusaknya. Perlindungannya adalah tanggung jawab dan keharusan, termasuk bagi para pebisnis. Bukan justru membisniskan keanekaragaman hayati dengan proyek-proyek biodiversity credit,” tegas Uli.

Pemerintah siapkan pendanaan konservasi

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa biodiversity credit dirancang untuk mendukung konservasi berbasis hasil dan pembangunan berkelanjutan. Dalam diskusi pendukung COP17 pada Senin (19/10), instrumen tersebut diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan inovatif untuk memperkuat pembiayaan perlindungan alam.

Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardojo menjelaskan bahwa biodiversity credit telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Instrumen ini juga menjadi bagian dari implementasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Kebutuhan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia diperkirakan mencapai Rp 118,5 triliun hingga Rp 163,8 triliun per tahun. Pemerintah menjanjikan pengelolaan yang transparan, pembagian manfaat secara adil, serta metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Torry Kuswardono menilai penerapan instrumen pembiayaan seharusnya didahului penguatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Pembenahan tata kelola dan persoalan hak tenurial juga dinilai perlu menjadi prioritas.

“Jadi, problem penegakan hukum harus dibenahi terlebih dahulu, baru kemudian pembenahan masalah tata kelola lalu hak atas tenurial dan sebagainya. Tanpa ada penegakan hukum dan reformasi tata kelola, percuma,” ujarnya.

Perlindungan kawasan penting dan hak masyarakat

Juru Kampanye Satya Bumi Sadam Afian menyoroti keberadaan konsesi industri berbasis lahan di kawasan yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati. Menurut dia, pendanaan konservasi tidak akan memberikan hasil optimal selama deforestasi dan kerusakan alam terus terjadi akibat lemahnya penegakan hukum.

Satya Bumi mencatat terdapat 3,6 juta hektare area konsesi di dalam kawasan penting keanekaragaman hayati atau Key Biodiversity Area (KBA). Selain itu, terdapat 19 juta hektare KBA di luar kawasan konservasi.

Sadam meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan kawasan tersebut dan memastikan kegiatan yang merusak ekosistem tidak terus berlangsung. Data itu menjadi bagian dari persoalan yang disoroti kelompok masyarakat sipil dalam menilai kesiapan pelaksanaan biodiversity credit.

Persoalan lain berkaitan dengan sumber dana konservasi. Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto berpendapat bahwa tantangan pembiayaan tidak hanya menyangkut besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga keputusan pemerintah dalam menentukan prioritas belanja.

Giorgio memperkirakan kebutuhan pendanaan konservasi dapat dipenuhi apabila pemerintah memberikan prioritas yang memadai dalam anggaran negara. Sebagai ilustrasi, ia menyebut kebutuhan tersebut bisa ditutup jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama tiga bulan.

“Sehingga sekarang posisinya adalah bukan uangnya ada atau tidak. Uangnya ada, cuma prioritasnya ada di mana. Sehingga saya pikir kita perlu perlahan untuk melihat bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyiapkan biodiversity credit maupun biodiversity offset,” kata Giorgio.

Giorgio turut mempertanyakan kesiapan pemerintah menjamin hak masyarakat adat dan komunitas lokal melalui mekanisme access and benefit sharing (ABS), yaitu pengaturan akses serta pembagian manfaat dari pemanfaatan sumber daya hayati.

Menurutnya, pembagian manfaat sulit diwujudkan secara efektif jika masyarakat adat dan komunitas lokal belum memperoleh kepastian hak tenurial atas wilayah yang mereka kelola. Pengakuan atas hak tersebut, karena itu, perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pendanaan konservasi.

“Karena access and benefit sharing tanpa kepastian tenurial akan menjadi percuma, dan akan menjadi percuma ketika kita bicara tentang biodiversity credit maupun offset,” ujarnya.

Giorgio juga menilai kesiapan implementasi perlu dibuktikan melalui pelaksanaan nyata, bukan hanya konsep dan komitmen yang disampaikan dalam forum internasional. Penjelasan yang terdengar ideal, menurut dia, masih menyisakan pertanyaan mengenai penerapannya di lapangan.

Tantangan pasar dan pelaksanaan kebijakan

Torry Kuswardono mengangkat persoalan permintaan pasar terhadap biodiversity credit. Tanpa kewajiban atau mekanisme yang mendorong perusahaan membeli kredit tersebut, jumlah pihak yang bersedia menggunakan instrumen ini berpotensi terbatas.

Dalam situasi itu, skema biodiversity offset dapat lebih menarik bagi perusahaan yang ingin mengimbangi kerusakan lingkungan di satu wilayah dengan mendanai kegiatan konservasi di lokasi lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kelompok masyarakat sipil meminta pemerintah memastikan arah kebijakan dan mekanisme pengawasannya.

“Nah ini bagaimana, apakah pemerintah akan tunduk pada pasar? Pasar perusahaan berkelanjutan atau membereskan saja dengan mengubah arsitektur, pembiayaan, pembangunan, mengintegrasikan restorasi biodiversitas, terus kemudian juga memenuhi hak-hak komunitas,” kata Torry.

Berbagai kritik tersebut menunjukkan bahwa perdebatan biodiversity credit tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghimpun dana. Organisasi masyarakat sipil menekankan perlunya penegakan hukum, penghentian kerusakan ekosistem, perbaikan tata kelola, perlindungan kawasan penting, serta kepastian hak masyarakat adat dan komunitas lokal.