KPK Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan dalam perkara yang dikembangkan melalui penerbitan surat perintah penyidikan baru pada Oktober 2026, dilansir dari Nasional. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan di kedua lokasi tersebut.

Penyidik menelusuri dokumen fisik dan data digital yang dinilai berkaitan dengan perkara, tetapi KPK belum mengumumkan barang bukti yang ditemukan maupun hasil pemeriksaan di lokasi. Budi menjelaskan, penggeledahan di Kudus merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang sedang berjalan. Tim penyidik mendatangi kantor Bea Cukai Kudus sekaligus kantor perusahaan tembakau tersebut.

"Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai Kudus. Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Di kantor Bea Cukai Kudus, penyidik memeriksa tiga gedung operasional, yaitu Gedung Troso, Gedung Cepu, dan Gedung Colo. Penelusuran mencakup dokumen dalam bentuk fisik serta data digital yang berhubungan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan DJBC. Sementara itu, penggeledahan di kantor PT Djarum memperluas pemeriksaan ke lingkungan industri tembakau. Hingga berita ini disusun, KPK belum mengungkapkan barang bukti yang dicari ataupun hasil penggeledahan di perusahaan tersebut.

Penggeledahan itu juga belum membuktikan adanya pelanggaran atau keterlibatan PT Djarum dalam tindak pidana yang tengah disidik. KPK belum memaparkan hubungan perusahaan tersebut dengan perkara yang sedang dikembangkan penyidik. Dalam perkembangan sebelumnya, pada awal Oktober 2026, KPK memeriksa dua petinggi perusahaan tembakau di Markas Polda Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh oknum di lingkungan DJBC.

Dua orang yang diperiksa adalah Johan Sugiharto, Komisaris PT Karya Putra Prima, serta A. Marwan dari PR Dua Tiga Jepara. Penyidik mendalami dugaan aliran uang kepada aparatur negara dan aktivitas bisnis keduanya yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan kepabeanan.

Rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk menelusuri dugaan hubungan antara pemberian gratifikasi dan pelaksanaan kewenangan pejabat Bea dan Cukai. KPK belum mengungkap hasil penggeledahan terbaru ataupun keterkaitannya dengan pemeriksaan terhadap kedua petinggi perusahaan tembakau tersebut.