KPK Geledah Kantor Djarum dalam Penyidikan Korupsi Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi pengurusan cukai rokok dengan menggeledah kantor PT Djarum dan kantor Bea Cukai Kudus pada Rabu (28/10/2026). Penyidik mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum Bea dan Cukai terkait penerimaan negara dari sektor cukai, sementara PT Djarum menyatakan menghormati proses hukum dan bersedia bekerja sama, dilansir dari Nasional.

Corporate Communications Manager PT Djarum, Budi Darmawan, menyatakan perusahaan belum mengetahui perkara yang sedang diusut. Ia menegaskan bahwa perusahaan akan mengikuti proses hukum yang berlangsung.

“Kami menghormati dan mentaati proses hukum. Kami belum mengetahui perkaranya. Kami kooperatif,” ujar Budi Darmawan, Corporate Communications Manager PT Djarum, kepada Kontan pada Kamis (29/10/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyidik menelusuri dugaan aliran uang dari perusahaan kepada oknum aparat terkait pengurusan cukai rokok.

KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan umum pada Oktober 2026. Namun, menurut Budi Prasetyo, perkara tersebut masih berada pada tahap awal dan belum ada tersangka yang ditetapkan khusus dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan cukai rokok ini.

“Yang pasti dugaan awal dari penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara berkaitan dengan cukai di PT Djarum,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu (28/10/2026).

Penyidikan tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 4 Februari 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang tiruan.

Dalam perkembangan perkara sebelumnya, penyidik menemukan uang tunai sekitar Rp 5,19 miliar yang disimpan dalam lima koper di sebuah safe house di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Temuan tersebut menjadi bagian dari pendalaman dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan Bea dan Cukai.

Pada Kamis (26/2/2026), KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, sebagai tersangka baru dalam rangkaian perkara tersebut.

Pada Maret 2026, KPK juga memeriksa sejumlah pengusaha rokok untuk mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum Bea dan Cukai. Pemeriksaan itu turut mencakup dugaan penyalahgunaan ketentuan tarif cukai berdasarkan metode produksi rokok.