Korsel Kerahkan Armada Patroli ke Perairan Selat Hormuz

Korea Selatan menyiapkan pengerahan armada militer ke perairan sekitar Selat Hormuz untuk melindungi kapal komersial dan kepentingan energi nasional di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran. Rencana yang diumumkan Kementerian Pertahanan pada Kamis (5/11/2026) tersebut melibatkan kapal perusak, pesawat patroli maritim, serta sejumlah perangkat pendukung operasi bawah laut.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, pengerahan itu merupakan perluasan misi unit angkatan laut antipembajakan Cheonghae yang sebelumnya bertugas mengamankan kapal komersial di Teluk Aden, lepas pantai Somalia.

Komposisi armada mencakup satu kapal perusak, pesawat patroli maritim P-8, tim penjinak bahan peledak atau EOD, kapal permukaan tanpa awak, kendaraan bawah air tanpa awak, serta kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV untuk eksplorasi bawah laut.

Perluasan mandat Cheonghae masih membutuhkan persetujuan parlemen Korea Selatan. Menurut CNBC Indonesia, izin operasional unit tersebut saat ini hanya berlaku hingga akhir 2026 sehingga perubahan wilayah penugasan memerlukan pengesahan resmi.

Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional, bukan keterlibatan dalam pertempuran.

"Peningkatan misi unit Cheonghae bertujuan melindungi warga negara kita serta menjaga kepentingan ekonomi kita," ujar pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan tersebut.

Pejabat itu juga memastikan bahwa armada Korea Selatan akan menjalankan tugas secara mandiri dan tidak berada di bawah komando pasukan sekutu. Wilayah operasinya dibatasi untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik.

"Operasi akan tetap dibatasi di perairan terbuka di sebelah selatan Oman. Selain itu, pesawat patroli maritim dilarang memantau wilayah Iran, perairan teritorial Iran, maupun bagian dalam Selat Hormuz selama misi berlangsung," ujar pejabat tersebut.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak perang Amerika Serikat dan Iran pecah pada 28 Februari 2026. Menurut CNBC Indonesia, konflik tersebut mengganggu aktivitas pelayaran komersial melalui Selat Hormuz, jalur strategis yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Seoul tetap mempertahankan kebijakan tidak terlibat dalam operasi militer terhadap Iran. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya kembali menyampaikan sikap tersebut pada September 2026 dengan menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengambil langkah yang berujung pada intervensi militer.

Dalam pernyataannya, Lee menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan prinsip yang telah dijalankan pemerintahannya.

"Kami telah menjunjung tinggi prinsip tidak terlibat dan tidak mencampuri perang hingga saat ini," ujar Lee Jae Myung.

Ia kemudian memastikan bahwa pendirian tersebut tidak akan berubah meskipun situasi keamanan regional terus berkembang.

"Dan kami akan terus mempertahankannya ke depan," ujar Lee.

Rencana pengerahan armada tersebut mendapat peringatan dari pemerintah Iran. Teheran meminta Seoul tidak melakukan langkah militer yang berpotensi memicu tindakan provokatif di kawasan Selat Hormuz, sementara Korea Selatan menyatakan misinya tetap berfokus pada keamanan pelayaran komersial dan perlindungan pasokan energi.