MSCI Minta Korea Selatan Buktikan Reformasi Pasar Saham

Upaya Korea Selatan untuk meningkatkan status pasar modal dari kategori berkembang menjadi pasar maju masih membutuhkan pembuktian di lapangan. Chairman sekaligus CEO MSCI Henry Fernandez meminta penerapan nyata berbagai reformasi regulasi sebelum lembaganya mempertimbangkan perubahan klasifikasi tersebut dalam evaluasi pasar keuangan Korea Selatan. Dalam konferensi di Seoul, Jumat (6/11/2026), Fernandez menilai sejumlah kemajuan regulasi telah dicapai pemerintah Korea Selatan.

Namun, MSCI masih perlu memastikan bahwa perubahan kebijakan tersebut benar-benar berjalan dalam praktik, dilansir dari Internasional yang mengutip Reuters. "Saya melihat kemajuan yang telah dicapai terkait aturan, regulasi, dan sebagainya. Namun, kami perlu melihat hal tersebut dalam praktiknya," ujar Fernandez dalam konferensi tersebut.

Fernandez juga menyarankan otoritas bursa Korea Selatan memperkuat koordinasi untuk mempercepat pencapaian target peningkatan status pasar. Kerja sama antarpihak dinilai diperlukan agar berbagai perubahan regulasi dapat diterapkan secara konsisten.

Peningkatan klasifikasi menjadi pasar maju merupakan salah satu agenda kebijakan utama Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Sejak menjabat pada Juni 2025, pemerintahannya telah memperkenalkan sejumlah reformasi pasar dan kebijakan perpajakan untuk mendorong perkembangan pasar saham domestik. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah pembukaan pasar mata uang Korea Selatan pada Juli. Kebijakan tersebut memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung selama 24 jam sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas pasar keuangan.

Selain itu, otoritas regulasi Korea Selatan sedang mempertimbangkan sejumlah langkah tambahan untuk mengatasi kesenjangan valuasi saham perusahaan lokal dibandingkan dengan pasar global. Rencana tersebut mencakup perluasan kewajiban pelaporan perusahaan menggunakan bahasa Inggris. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses informasi bagi investor internasional.

Otoritas juga mendorong perusahaan meningkatkan pembagian dividen kepada pemegang saham. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian reformasi untuk memperbaiki daya tarik pasar saham domestik. Langkah lainnya adalah mengumumkan secara terbuka perusahaan yang memiliki rasio harga terhadap nilai buku atau price-to-book ratio sangat rendah. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menangani persoalan valuasi saham perusahaan Korea Selatan dibandingkan dengan pasar internasional.