Korlantas Gelar Operasi Patuh 2026 dengan Tilang Elektronik

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Patuh 2026 di seluruh Indonesia mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Dilansir dari Nasional, operasi ini mengutamakan penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik untuk merekam pelanggaran, sekaligus mendorong ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

Dalam operasi tersebut, kamera ETLE dapat merekam berbagai pelanggaran, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu hingga penggunaan perlengkapan keselamatan. Pengendara yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Korlantas Polri juga menerapkan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Petugas dapat melakukan penindakan melalui sistem elektronik atau memberikan teguran simpatik, sesuai situasi di lapangan.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Minggu (25/10/2026), Kakorlantas Polri menekankan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya dinilai dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga perubahan perilaku pengendara.

“Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas,” demikian keterangan resmi Kakorlantas Polri.

Pengawasan ETLE mencakup 12 jenis pelanggaran lalu lintas. Sasaran tersebut meliputi penggunaan pelat nomor palsu atau tidak sesuai ketentuan, melawan arus, menerobos lampu merah, serta tidak menggunakan helm bagi pengendara dan penumpang sepeda motor.

Pelanggaran lain yang menjadi sasaran adalah berboncengan lebih dari tiga orang, tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, melanggar aturan ganjil-genap, serta mengabaikan rambu dan marka jalan.

Kamera ETLE juga dapat digunakan untuk mengawasi kendaraan yang melampaui batas daya angkut atau dimensi, pengemudi atau penumpang mobil yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat berkendara, dan pelanggaran batas kecepatan.

Namun, kemampuan mendeteksi setiap pelanggaran bergantung pada perangkat, lokasi pemasangan, dan sistem pengawasan yang digunakan. Tidak semua kamera ETLE mampu mengenali seluruh jenis pelanggaran tersebut.

Melawan arus menjadi salah satu perilaku yang mendapat perhatian dalam Operasi Patuh 2026. Korlantas Polri mendorong penguatan pengawasan dan pencegahan karena perilaku tersebut berpotensi memicu kecelakaan akibat kendaraan bergerak berlawanan arah.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi keselamatan berkendara, termasuk edukasi safety riding bagi pengendara sepeda motor dan safety driving bagi pengemudi mobil. Kepatuhan terhadap aturan tetap diperlukan di seluruh ruas jalan, termasuk lokasi yang tidak dilengkapi kamera pengawas.

Selain memahami sasaran operasi, pengendara yang terkena tilang elektronik perlu mengikuti prosedur konfirmasi dan pembayaran denda. Berdasarkan informasi yang sebelumnya diberitakan Kontan.co.id, konfirmasi pelanggaran berlaku selama delapan hari, sedangkan batas pembayaran denda tilang online adalah 15 hari sejak tanggal pelanggaran.

Setelah konfirmasi dilakukan, pelanggar akan menerima email konfirmasi serta informasi mengenai tanggal dan lokasi pengadilan. Pelanggar juga dapat menerima SMS berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan pembayaran denda.

Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, mobile banking, internet banking, dan mesin EDC BRI. Pelanggar juga dapat menggunakan layanan bank lain melalui transfer ke rekening bank BRI dengan kode bank 002, diikuti 15 angka Nomor Pembayaran Tilang.

Dalam setiap metode pembayaran, pelanggar perlu memastikan nomor pembayaran dan nominal denda sesuai dengan informasi yang diterima. Bukti transaksi harus disimpan untuk keperluan administrasi dan ditunjukkan kepada petugas penindak sesuai prosedur penukaran barang bukti yang disita.