Pemerintah Perluas Penerima BPJS Kesehatan hingga Desil 8

Perluasan bantuan iuran BPJS Kesehatan hingga kelompok desil 8 dipersiapkan pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan. Kebijakan ini ditargetkan mencakup 188,05 juta jiwa dengan total anggaran Rp 94,78 triliun per tahun, dilansir dari Nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa masyarakat yang berada dalam kelompok desil 7-8 masih berpeluang membutuhkan dukungan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Karena itu, pemerintah merencanakan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurut Gus Ipul, kondisi ekonomi masyarakat pada kelompok tersebut tidak selalu memungkinkan mereka membayar iuran secara mandiri. Bantuan pemerintah diperlukan agar keluarga tetap memiliki perlindungan ketika menghadapi persoalan kesehatan.

"Jadi, masyarakat itu juga meskipun mungkin berada di desil 7-8 tapi masih memerlukan dukungan untuk bisa menjadi anggota BPJS Kesehatan," ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Program ini juga diarahkan untuk membantu masyarakat mempertahankan kelas layanan kesehatan ketika kemampuan finansial keluarga terbatas. Dengan demikian, risiko penurunan kelas akibat kesulitan membayar iuran diharapkan dapat dihindari. "Supaya mereka tetap tidak turun kelas jika ada keluarganya yang sakit. Jadi, ini semua dalam rangka memenuhi harapan," katanya.

Perluasan penerima bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat jangkauan perlindungan kesehatan melalui program JKN. Kebijakan ini juga mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penyaluran bantuan berdasarkan data sosial ekonomi yang lebih akurat. "Ini adalah arahan Bapak Presiden, jadi memang bahwa Presiden mengarahkan agar kita, dengan data yang akurat itu menjangkau semua yang paling membutuhkan," tutur Gus Ipul.

Dalam rancangan pembiayaan yang disampaikan pemerintah, tanggung jawab pembayaran iuran dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. Masing-masing tingkat pemerintahan menangani kelompok desil yang berbeda. Pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kelompok desil 1-4.

Jumlah penerima dalam kategori ini diperkirakan mencapai 104,15 juta jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp 52,49 triliun per tahun. Berikutnya, kelompok desil 5-6 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimanya diperkirakan sebanyak 46,06 juta jiwa dengan kebutuhan pembiayaan Rp 23,22 triliun per tahun.

Sementara itu, pemerintah provinsi akan membiayai kelompok desil 7-8. Jumlah masyarakat yang diperkirakan masuk kategori tersebut mencapai 37,84 juta jiwa dengan anggaran Rp 19,07 triliun per tahun.

Secara keseluruhan, ketiga kelompok tersebut mencakup 188,05 juta jiwa. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan program PBI-JK mencapai Rp 94,78 triliun setiap tahun.

Gus Ipul turut menjelaskan komposisi pembagian beban anggaran berdasarkan tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat menanggung 55% pembiayaan, kabupaten/kota sebesar 25%, sedangkan pemerintah provinsi mengambil porsi 20%.

"Jadi, totalnya desil 1-8 ada Rp 188,05 juta jiwa, anggarannya yang dibutuhkan adalah Rp 94,78 triliun. Komposisinya APBN 55 persen, kabupaten-kota 25 persen, provinsi 20 persen, jadi ini kira-kira gambarannya seperti itu," pungkasnya.

Cara mengecek kelompok desil menggunakan NIK KTP

Masyarakat dapat mengetahui kategori desil dan status kelayakan bantuan sosial melalui layanan daring Kementerian Sosial. Pemeriksaan bisa dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk perangkat Android maupun iOS.

Pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos melalui Play Store atau App Store.
2. Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar. Apabila belum mempunyai akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu.
3. Lengkapi identitas pribadi dengan memasukkan NIK, nomor Kartu Keluarga, serta mengunggah foto KTP dan swafoto.
4. Setelah akun berhasil diaktifkan, masuk ke aplikasi menggunakan akun tersebut.
5. Buka bagian Profil untuk melihat informasi kelompok desil dan status kelayakan penerimaan bantuan sosial.

Pengecekan melalui situs Cek Bansos Kemensos

Pemeriksaan status desil juga dapat dilakukan melalui layanan Cek Bansos Kemensos. Sistem akan menampilkan sejumlah informasi terkait identitas dan status bantuan sosial berdasarkan data yang tersedia.

Informasi yang dapat dilihat meliputi nama lengkap, kelompok desil, status bantuan, serta periode pencairan bantuan sosial. Dengan fasilitas daring tersebut, masyarakat tidak harus mendatangi kantor kelurahan hanya untuk mengetahui kategori desilnya.

Pengajuan perubahan data desil

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kategori yang dianggap tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, masyarakat mempunyai kesempatan mengusulkan pembaruan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui dua mekanisme yang telah disediakan.

Pertama, masyarakat dapat menggunakan jalur formal dengan menyampaikan permohonan melalui kantor desa atau kelurahan maupun dinas sosial (dinsos) setempat.

Kedua, pembaruan dapat diusulkan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Kedua mekanisme tersebut menjadi jalur pengajuan perubahan data apabila informasi desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat bersangkutan.