Kopdes Merah Putih Siapkan Klinik Pratama untuk Peserta BPJS

Rencana perluasan layanan kesehatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai disiapkan pemerintah. Koperasi tersebut berpeluang membuka klinik pratama dan apotek yang dapat melayani peserta BPJS Kesehatan, setelah memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan serta menjalani proses penilaian dari BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pembahasan mengenai pengembangan klinik koperasi telah berlangsung. Sejumlah proyek percontohan juga sudah dijalankan untuk menguji model bisnis yang akan digunakan.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta Utara, Jumat (30/10/2026), Budi menjelaskan bahwa layanan kesehatan menjadi salah satu unit usaha yang direncanakan selain kegiatan perdagangan dan logistik.

"Sudah ada pembahasan memang salah satu unit bisnis dari koperasi selain logistik perdagangan itu ada juga apotek dan klinik," ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa klinik milik koperasi akan menggunakan pendekatan bisnis seperti fasilitas kesehatan swasta. Model tersebut berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan berdasarkan ketentuan pemerintah dan tidak memungut biaya layanan.

"Kita sudah melakukan beberapa pilot project untuk bisa melihat bisnis modelnya. Ini sama dengan klinik swasta sebenarnya, kalau yang puskesmas kan tidak berbayar. Nah, ini kan sama modelnya dengan model swasta," jelasnya.

Budi juga memastikan bahwa layanan klinik dan pembelian obat melalui apotek koperasi direncanakan dapat memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Iya, bisa (Jaminan Kesehatan Nasional), sama seperti semua klinik swasta pakai BPJS juga," tutur Budi.

Namun, rencana tersebut tidak berarti seluruh klinik koperasi otomatis dapat menjadi mitra BPJS Kesehatan. Setiap fasilitas harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan perizinan dan melewati tahapan penilaian kelayakan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan harus memperoleh penetapan dan pengesahan dari Kementerian Kesehatan sebagai klinik. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, BPJS Kesehatan akan melaksanakan proses kredensialing sebelum memutuskan kerja sama.

"Sepanjang klinik tersebut sudah ditetapkan dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi klinik, dan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, tentunya kami dari BPJS Kesehatan pun tidak langsung otomatis bekerja sama," kata Rizzky saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2026).

Menurut Rizzky, kredensialing mencakup pemeriksaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh klinik yang ingin menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan, termasuk fasilitas milik Koperasi Merah Putih.

Selain kesiapan fasilitas, BPJS Kesehatan juga memperhitungkan kebutuhan layanan kesehatan di wilayah operasional klinik. Penambahan fasilitas dapat dipertimbangkan apabila suatu daerah masih mengalami kekurangan fasilitas kesehatan.

Sebaliknya, wilayah yang sudah memiliki fasilitas kesehatan memadai tetap memerlukan evaluasi sebelum penambahan klinik disetujui.

"Kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan yang memang masih kurang, itu nanti kita bisa melihat daerah-daerah mana yang masih kurang. Kalau misalnya di daerah tersebut sudah banyak, tentunya nanti harus ada penilaian-penilaian juga, apakah ini perlu ditambah atau tidak," jelas Rizzky.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek percontohan belum cukup menjadi dasar persetujuan kemitraan. Setiap klinik tetap wajib mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

Rizzky juga menjelaskan bahwa peserta JKN memiliki fasilitas portabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama di luar wilayah tempat mereka terdaftar. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mengakses klinik Koperasi Merah Putih apabila sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, pemanfaatan layanan di luar wilayah terdaftar tetap mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan. Peserta tidak dapat berpindah atau mengakses fasilitas kesehatan di luar wilayah asal tanpa batas karena terdapat pembatasan frekuensi kunjungan.