Komdigi Perkuat Tata Kelola Data dalam RUU Adminduk

Penguatan perlindungan informasi penduduk menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) di Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong aturan yang memastikan integrasi sistem antarinstansi berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus membatasi penggunaan data dan memperjelas kewenangan akses, dilansir dari Medcom.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan sejumlah masukan dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk. Komdigi menilai interoperabilitas data perlu diselaraskan dengan kerangka Satu Data Indonesia agar pertukaran informasi antarlembaga tidak menimbulkan tumpang tindih pengelolaan.

Nezar mengapresiasi rumusan DIM yang telah mengakomodasi interoperabilitas data. Menurut Komdigi, keselarasan dengan kerangka Satu Data Indonesia perlu dipertahankan hingga pelaksanaan aturan agar integrasi sistem memiliki landasan yang konsisten.

Selain integrasi, Komdigi meminta penyelarasan RUU Adminduk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengaturan tersebut perlu membatasi tujuan pemrosesan sehingga informasi kependudukan hanya digunakan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.

Dalam pembahasan DIM, Komdigi menyoroti sejumlah ketentuan yang membutuhkan penegasan, termasuk prinsip minimalisasi data, cakupan istilah "setiap orang" terkait pengecualian korporasi, serta larangan meminta salinan dokumen kependudukan.

Prinsip minimalisasi data mengharuskan pemrosesan informasi dibatasi pada data yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Pembatasan ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ketentuan pengelolaan informasi kependudukan.

Komdigi juga menekankan pentingnya klasifikasi data berdasarkan tingkatannya untuk menentukan pihak yang berwenang memperoleh akses. Pengelompokan tersebut diperlukan agar pertukaran informasi tetap mengikuti batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Nezar menyatakan bahwa masukan mengenai klasifikasi data telah tercermin dalam DIM sebagai salah satu dasar pemberian hak akses. Meski demikian, pengaturannya masih perlu diperjelas agar tata kelola data kependudukan selaras dengan regulasi lain yang berlaku.

Kejelasan hak akses menjadi bagian dari pembahasan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertukaran informasi antarlembaga dan perlindungan hak penduduk atas data pribadi. Integrasi sistem perlu disertai batas kewenangan yang jelas dalam penggunaan informasi.

Komdigi mendorong agar pembahasan RUU Adminduk menghasilkan landasan hukum yang memperjelas pengelolaan data kependudukan, termasuk integrasi sistem, pembatasan penggunaan informasi, klasifikasi data, dan pemberian hak akses sesuai ketentuan.