Komdigi Diminta Jaga Tarif Pengantaran dan Usaha UMKM

Penyusunan pedoman biaya pengantaran barang dan makanan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu memperhitungkan kepentingan pengemudi, konsumen, dan pelaku usaha kecil. Dilansir dari Nasional, Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara mengingatkan bahwa kebijakan tarif yang tidak tepat dapat memengaruhi transaksi UMKM dan keberlangsungan usaha kuliner rumahan.

Aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 atau Perpres Ojol dinilai penting untuk memperkuat perlindungan pengemudi. Namun, penerapannya perlu memperhatikan keterkaitan antara layanan pengantaran berbasis platform digital dan aktivitas perdagangan yang mengandalkan layanan tersebut.

Rumayya menjelaskan bahwa layanan pengantaran telah berkembang menjadi bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan konsumen, pedagang atau merchant, pengemudi, dan penyedia platform. Karena setiap pihak saling bergantung, perubahan biaya pada satu bagian dapat memengaruhi aktivitas ekonomi pihak lainnya.

"Layanan pengantaran barang dan makanan bukan sekadar hubungan antara aplikator dan pengemudi, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang juga menopang jutaan aktivitas transaksi UMKM, termasuk usaha kuliner rumahan," kata Rumayya, Jumat (16/10/2026).

Dalam ilmu ekonomi, hubungan yang melibatkan beberapa kelompok pengguna dan penyedia layanan tersebut dikenal sebagai pasar multisisi atau multi sided market. Perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan hubungan antarpihak agar perlindungan bagi satu kelompok tidak menimbulkan beban berlebihan bagi kelompok lainnya.

Rumayya mencontohkan usaha makanan rumahan yang menjual produk dengan harga sekitar Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Pada rentang harga tersebut, ongkos kirim dapat menjadi pertimbangan penting bagi konsumen sebelum menyelesaikan pembelian.

Jika biaya pengantaran meningkat terlalu tinggi, minat konsumen untuk memesan berpotensi berkurang. Kondisi itu dapat menekan omzet pelaku usaha sekaligus mengurangi jumlah pesanan yang diterima pengemudi.

Dengan demikian, pengaturan tarif tidak cukup hanya berfokus pada besaran kompensasi bagi pengemudi. Kemampuan konsumen membayar layanan dan kelangsungan transaksi pelaku UMKM juga menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan.

"Karena itu, perlindungan pengemudi tidak boleh dilepaskan dari keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen," ujarnya.

Tiga prinsip penyusunan formula biaya

Rumayya mengemukakan tiga prinsip yang perlu diperhatikan Komdigi saat merancang formula biaya pengantaran. Ketiganya mencakup perlindungan pengemudi, efisiensi layanan, dan keberlanjutan ekosistem digital secara keseluruhan.

Pertama, perlindungan pengemudi harus tercermin dalam perhitungan biaya yang memperhatikan jarak perjalanan, durasi tempuh, waktu tunggu, serta pengeluaran operasional. Komponen tersebut diperlukan agar pengemudi memperoleh kompensasi yang layak atas layanan yang diberikan.

Kedua, efisiensi dan keterjangkauan harus tetap menjadi pertimbangan. Formula tarif perlu disesuaikan dengan daya beli konsumen dan karakteristik layanan pengantaran, sehingga biaya yang dikenakan tidak menghambat penggunaan jasa.

Ketiga, pemerintah perlu menilai keberlanjutan seluruh ekosistem. Evaluasi kebijakan harus mencakup pendapatan pengemudi, aktivitas transaksi UMKM, pengeluaran konsumen, serta kemampuan platform mempertahankan kegiatan ekonominya.

"Keberhasilan regulasi tidak cukup diukur dari tarif per pesanan, tetapi juga dari pendapatan bersih pengemudi, volume transaksi UMKM, serta kemampuan ekosistem mempertahankan dan menciptakan aktivitas ekonomi," katanya.

Rumayya menilai permintaan terhadap layanan pengantaran turut menentukan keberlangsungan pendapatan pengemudi. Karena itu, kebijakan perlindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga aktivitas transaksi yang menghasilkan pesanan.

"Melindungi pengemudi juga berarti menjaga ekosistem yang menciptakan permintaan terhadap jasa mereka," ujarnya.

Komdigi mempertimbangkan struktur biaya layanan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan formula sebagai pedoman bagi platform dalam menetapkan biaya pengantaran barang dan makanan. Penyusunannya memperhitungkan struktur biaya transportasi, karakteristik layanan, serta mekanisme penetapan harga yang digunakan setiap platform.

Menurut Nezar, pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dari layanan pengangkutan penumpang, termasuk dalam hal risiko dan struktur biaya. Oleh sebab itu, pemerintah tidak langsung menerapkan seluruh formula yang digunakan untuk layanan pengantaran orang pada pengiriman barang dan makanan.

Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan pengemudi dan kemampuan konsumen menjangkau biaya layanan. Nezar mengingatkan bahwa kenaikan harga yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi permintaan dan berdampak kembali pada penghasilan pengemudi.

"Jangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit," ujar Nezar pada Senin (12/10/2026).