Komdigi dan Polri Perkuat Penanganan Kejahatan Digital

Gangguan layanan internet akibat pencurian perangkat telekomunikasi mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membahas penanganan kejahatan digital dan perlindungan infrastruktur telekomunikasi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas penanganan penipuan daring, penyebaran berita bohong, penyalahgunaan data, serta pencurian kabel dan perangkat base transceiver station (BTS). Menurut keterangan Komdigi dan Polri, kerja sama diarahkan pada penguatan pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.

Meutya menilai luasnya persoalan di ruang digital membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga. Ia juga mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap pencurian perangkat telekomunikasi yang berdampak pada layanan masyarakat.

"Pada prinsipnya kami siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lebih intens lagi dengan Polri, terkhusus di bawah pimpinan Pak Kapolri, Bapak Suyudi," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Menurut Meutya, aduan masyarakat mencakup jual beli data, penipuan daring, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Penanganan persoalan tersebut memerlukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum.

"Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum," kata Meutya.

Meutya juga menyoroti pentingnya mempercepat pelaksanaan nota kesepahaman antara Komdigi dan Polri yang diperkuat pada April 2026. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dibutuhkan untuk merespons laporan masyarakat secara lebih efektif.

"Kami mengapresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS yang berujung dan berakibat pada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia," tutur Meutya.

Kasus pencurian perangkat BTS turut terungkap di Kota Tangerang. Unit V Resmob Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mengamankan seorang pria berinisial DSA, berusia 37 tahun, dalam kasus yang menimbulkan kerugian sekitar Rp481,6 juta.

Menurut laporan CNBC Indonesia, pencurian tersebut terjadi di Jalan Kampung Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang. Pelaku dan rekannya diduga berbagi peran, dengan seorang mengawasi dari luar pagar dan seorang lainnya mengambil modul menara.

Keduanya sempat mengaku sebagai petugas penyedia layanan telekomunikasi yang sedang memperbaiki menara, tetapi tidak dapat menunjukkan surat tugas. Mereka kemudian melarikan diri menggunakan mobil.

Kasus serupa juga diungkap Satreskrim Polres Banjar pada Juli 2026. Seorang pria diamankan terkait dugaan pencurian dengan pemberatan di menara BTS di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang terjadi pada malam 20 Juli.

Dalam kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti dan kendaraan yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. Pencurian kabel dan perangkat menara dapat mengganggu konektivitas serta aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Kapolri Suyudi Ario Seto menekankan perlunya peningkatan literasi digital masyarakat dan penanganan hukum yang cepat terhadap berbagai kejahatan di ruang digital.

"Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Suyudi juga menyoroti penyebaran informasi palsu yang membutuhkan penanganan kuat, termasuk melalui regulasi dan koordinasi antarlembaga. Ia menyatakan kerja sama kedua institusi diharapkan memperkuat keamanan digital nasional.

"Begitu juga apa yang selalu menjadi keresahan masyarakat kaitannya dengan berita-berita bohong, hoaks. Ini juga perlu ada langkah-langkah yang kuat secara regulasi yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Menteri," ujar Suyudi.

Nota kesepahaman yang diperkuat pada April 2026 menjadi salah satu landasan koordinasi Komdigi dan Polri dalam menangani persoalan digital. Kedua institusi membahas penguatan pelaksanaan kerja sama tersebut untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum.

"Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia," ujar Suyudi.