Komdigi Dorong Biaya Spektrum Terjangkau untuk Perluas 5G

Perluasan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi tantangan cakupan layanan yang terbatas. Biaya penggunaan spektrum frekuensi menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kemampuan operator dalam memperluas infrastruktur telekomunikasi, dilansir dari Detik iNET.

Cakupan sinyal 5G di Indonesia baru sekitar 4,4%, meskipun layanan tersebut telah dikomersialisasikan sejak pertengahan 2021. Pemerintah menilai kebijakan biaya spektrum yang terjangkau dapat membuka peluang investasi lebih besar untuk mempercepat pembangunan jaringan generasi kelima.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail menjelaskan bahwa pengelolaan spektrum harus mempertimbangkan tiga kepentingan, yakni penerimaan negara, kapasitas investasi industri telekomunikasi, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat.

Dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026), Ismail menyampaikan bahwa kebijakan spektrum tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemasukan pemerintah. Keterjangkauan biaya juga diperlukan agar operator dapat mengembangkan jaringan dan infrastrukturnya.

"Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin," ujar Ismail.

Spektrum frekuensi memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur digital. Menurut Ismail, penetapan biaya yang sesuai dengan kemampuan industri dapat membantu operator mengalokasikan dana untuk memperluas jaringan, termasuk mengembangkan layanan 5G.

Perbedaan cakupan antara jaringan 4G dan 5G menunjukkan besarnya pekerjaan yang masih harus dilakukan. Infrastruktur 4G telah menjangkau lebih dari 98% wilayah Indonesia, sedangkan perluasan jaringan 5G masih berlangsung dan membutuhkan dukungan spektrum yang memadai.

Ismail menekankan pentingnya ketersediaan spektrum dalam mendukung perkembangan teknologi telekomunikasi tersebut.

"Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting," tuturnya.

Dalam lima hingga tujuh tahun terakhir, pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi. Salah satu bentuk perubahan itu terlihat pada pelaksanaan lelang spektrum terbaru, yang menurut Ismail menawarkan harga relatif terjangkau agar operator tetap mempunyai kemampuan untuk meneruskan investasi jaringan.

Ismail menilai kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi operator untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur 5G.

"Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G," katanya.

Namun, perluasan infrastruktur telekomunikasi tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan investasi jangka panjang. Pembangunan jaringan memerlukan belanja modal besar dan waktu pengerjaan yang panjang, sehingga kebijakan spektrum perlu memperhatikan kemampuan operator menjaga kesinambungan investasi.

Ismail menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan tersebut. Penerimaan negara tetap menjadi aspek pengelolaan spektrum, tetapi kebutuhan pembiayaan pembangunan jaringan juga perlu diperhitungkan.

"Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," kata Ismail.

Target perluasan jaringan 5G pada 2029

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Renstra Komdigi) 2025-2029 menetapkan sasaran perluasan cakupan jaringan 5G menjadi 7% pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan infrastruktur telekomunikasi Indonesia dalam periode perencanaan itu.

Angka sasaran tersebut memperlihatkan bahwa cakupan 5G masih perlu ditingkatkan dibandingkan kondisi saat ini yang berada di sekitar 4,4%. Perluasan jaringan bergantung pada pengembangan infrastruktur dan dukungan investasi operator telekomunikasi.

Pelaksanaan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang telah dilakukan beberapa waktu lalu disebut dapat mendukung peningkatan konektivitas internet berkecepatan tinggi pada masa mendatang. Ketersediaan spektrum dan keberlanjutan investasi menjadi dua aspek penting dalam upaya memperluas layanan 5G di Indonesia.