Komdigi Atur Lokasi Data Center Jaga Air dan Energi

Pembangunan pusat data di Indonesia perlu diarahkan agar pertumbuhan kebutuhan komputasi tidak mengurangi pasokan air dan energi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal itu di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026), di tengah sorotan terhadap pembangunan pusat data di Jatiluhur dan Batam.

Menurut Meutya, peningkatan kebutuhan komputasi, termasuk untuk kecerdasan artifisial, membuat Indonesia tetap membutuhkan pusat data baru. Namun, kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya dan layanan publik di wilayah yang dipilih.

“Jadi kita tentu punya kebutuhan kemampuan komputasi yang tentu memerlukan data center. Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi, tidak boleh energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu,” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Menurut Komdigi, keputusan pembangunan perlu melibatkan lintas sektor sebelum izin diterbitkan. Pemetaan harus mencakup kebutuhan komputasi, jumlah pengguna internet, konektivitas, serta kondisi air dan energi di calon lokasi.

“Jadi dari Komdigi-nya misalnya, kebutuhan kita untuk komputasi sekarang berapa, sih? Pengguna internet berapa? Di mana titik-titik yang konektivitasnya baik dan di situ layak dibangun data center? Penentuan titiknya juga harus ditentukan,” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Ia menilai masuknya banyak pusat data ke Indonesia perlu ditata agar kapasitas yang dibangun tidak berlebihan. Menurut Meutya, perkembangan geopolitik turut mendorong perusahaan global masuk dan berinvestasi di Indonesia.

“Tapi itu, penjagaan, supaya kita ini tidak boleh dibanjiri. Kita harus betul-betul pilih-pilih lokasi, kemudian juga sesuai kebutuhan, tidak boleh juga terlalu berlebih, karena harus ada trade-off-nya. Bagaimana ekonomi kreatif digital tetap tumbuh, tapi air terjaga, energi tetap terjaga,” tegas Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya membandingkan kebutuhan Indonesia dengan Amerika Serikat yang menurutnya memiliki kemampuan komputasi sangat tinggi. Ia menilai kebutuhan penambahan pusat data di Indonesia berbeda karena pertumbuhan ekonomi kreatif digital masih berlangsung cepat.

“Kalau di Amerika memang komputasi mereka saat ini salah satu tertinggi di dunia. Artinya mereka sebetulnya tidak memerlukan tambahan data center,” ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Ia menegaskan bahwa pembangunan baru tetap dapat dipertimbangkan di Indonesia, tetapi lokasi menjadi faktor utama. Pusat data juga telah menjadi persoalan global dan pembangunannya di Batam serta Jatiluhur turut memicu perdebatan.

“Tidak boleh mengganggu ketersediaan kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ, dan kemudian ya itu, yang penting masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu, tapi di sisi lain juga kebutuhan komputasinya terpenuhi,” pungkas Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Antara melaporkan, Meutya kembali menekankan perlunya keseimbangan antara kebutuhan komputasi AI dan sumber daya. Penentuan lokasi, menurutnya, harus memastikan air, energi, dan konektivitas tersedia tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.

“Jadi kita tentu punya kebutuhan kemampuan komputasi yang tentu memerlukan data center. Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi, tidak boleh energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu,” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Dalam penentuan titik pembangunan, Antara mencatat Komdigi akan memperhatikan ketersediaan air, kecukupan energi, dan kualitas sinyal. Faktor-faktor tersebut diposisikan sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor sebelum pembangunan memperoleh izin.

“Jadi penentuan titiknya juga harus ditentukan. Ada ketersediaan air atau tidak di situ, ada kecukupan energi di situ, dan ada sinyalnya tidak di situ yang baik,” ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya juga menyebut perlunya pengendalian kapasitas agar pembangunan pusat data mengikuti kebutuhan Indonesia. Menurut Antara, pertumbuhan investasi pusat data meningkat seiring perkembangan geopolitik dan masuknya perusahaan global.

“Buffer itu, penjagaan supaya kita ini tidak boleh dibanjiri (pusat data), dan kita harus betul-betul pilih-pilih lokasi, kemudian juga sesuai kebutuhan, tidak boleh juga terlalu lebih karena harus ada trade-off-nya,” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Penegasan mengenai keseimbangan juga sejalan dengan pandangan IDPRO yang diberitakan Kompas.id. Indonesia dinilai tidak semestinya menempatkan investasi digital dan perlindungan lingkungan sebagai dua pilihan yang saling meniadakan.

“Penentuan lokasi akan sangat penting, tidak boleh mengganggu kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ, dan yang penting masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu,” ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.