Koalisi Jagalah Warga Desak Komdigi Perkuat Perlindungan Transaksi

Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat sistem perlindungan masyarakat pada transaksi elektronik berisiko tinggi. Desakan tersebut disampaikan koalisi sipil tersebut saat beraudiensi di kantor Komdigi, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026, seperti dilansir dari Detik iNET.

Koalisi menilai Maraknya kasus kejahatan siber menunjukkan masih minimnya proteksi bagi konsumen, terutama saat terjadi sengketa dengan penyedia jasa transaksi digital. Halili Hasan, Koordinator Koalisi Jagalah Warga, menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk membentengi masyarakat dari ancaman kerentanan finansial di ruang siber.

"Kami ingin memberikan semacam suntikan energi kepada Komdigi bahwa warga negara ini memang harus dilindungi. Karena begitu banyak kasus yang menimpa warga negara kita berkaitan dengan transaksi elektronik, transaksi di dunia digital yang meletakkan mereka pada kerentanan luar biasa," ujar Halili Hasan, Koordinator Koalisi Jagalah Warga.

Tinggi dan berulangnya nilai kerugian finansial mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem proteksi konsumen saat ini. Halili menyatakan kondisi tersebut menuntut pembenahan regulasi agar berpihak pada warga yang bersengketa dengan lembaga keuangan.

"Angkanya luar biasa, bukan saja jumlah kerugian yang terjadi akibat misalnya penipuan dan segala macam di dunia digital. Tetapi lebih dari itu adalah perulangan peristiwa yang pada akhirnya membuat kami berkesimpulan bahwa ada sistem yang tidak pas, tidak tepat, yang tidak memberikan perlindungan hak kepada mereka," kata Halili Hasan, Koordinator Koalisi Jagalah Warga.

Ia menyoroti kecenderungan korban yang kerap mengalami kerugian berlipat akibat proses penyelesaian masalah yang tidak seimbang.

"Ketika mereka menjadi korban, mereka kembali dikorbankan atau mereka menjadi objek dari reviktimisasi. Itu yang membuat koalisi tidak kami inginkan dalam konteks dunia digital, perkembangan digital yang terjadi di Indonesia," tutur Halili Hasan, Koordinator Koalisi Jagalah Warga.

Anggota Koalisi Jagalah Warga sekaligus pengamat kebijakan publik, Saidiman Ahmad, mengutarakan bahwa maraknya penipuan siber di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan berskala industri. Ia mengutip data Global Anti-Scam Alliance yang mencatat 66 persen penduduk dewasa di Indonesia menjadi target penipuan siber dalam setahun terakhir.

"66 persen itu adalah yang berumur 17 tahun ke atas. Artinya, kalau kita menggunakan angka pemilih Indonesia sekitar 203 juta, itu artinya ada sekitar 120 sampai 130 juta warga yang pernah dicoba untuk ditipu melalui transaksi digital," kata Saidiman Ahmad, Anggota Koalisi Jagalah Warga.

Saidiman menilai kondisi ini membuktikan perlunya instrumen hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak konsumen.

"Penipuan digital itu, transaksi digital itu bukan lagi penipuan yang skalanya individual tapi ini sudah skala industrial. Dan kami menemukan sekarang bahwa tidak ada instrumen yang begitu serius untuk memberikan perlindungan kepada konsumen," ucap Saidiman Ahmad, Anggota Koalisi Jagalah Warga.

Masyarakat kelas menengah ke bawah dengan tingkat literasi keuangan rendah dinilai menjadi kelompok paling rentan saat dihadapkan pada sengketa digital.

"Kalau ada dispute, kecenderungannya konsumen, dalam hal ini masyarakat menengah terutama masyarakat menengah ke bawah, menjadi pihak yang tidak mendapatkan apa-apa dari persoalan-persoalan yang mereka alami dalam transaksi digital," katanya Saidiman Ahmad, Anggota Koalisi Jagalah Warga.

Sebagai solusi, koalisi mengusulkan keterlibatan pihak ketiga netral, seperti Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, untuk melakukan verifikasi identitas dan otorisasi transaksi berisiko tinggi. Mekanisme ini merujuk pada Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE agar penyelesaian sengketa memiliki bukti elektronik yang independen.

"Salah satunya tadi yang muncul di diskusi adalah perlunya ada pihak ketiga yang independen, yang netral, yang bisa menjadi penengah kalau ada persoalan perselisihan antara perbankan atau pihak-pihak yang penyedia jasa transaksi elektronik itu dengan konsumen," jelas Saidiman Ahmad, Anggota Koalisi Jagalah Warga.