Khalid Basalamah Akui Bayar 4.500 Dolar AS per Jemaah Haji

Pembayaran sebesar 4.500 dolar AS per jemaah untuk pemberangkatan haji khusus 2024 menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi kuota haji yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (20/10/2026). Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku membayar uang tersebut kepada PT Muhibbah Mulia Wisata, tetapi menyatakan tidak mengetahui adanya biaya percepatan keberangkatan haji.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pembayaran yang dilakukan pihak Uhud Tour melalui PT Muhibbah Mulia Wisata. Khalid menjelaskan bahwa transaksi tersebut berkaitan dengan tawaran skema pemberangkatan haji khusus yang memungkinkan jemaah berangkat pada tahun yang sama tanpa menunggu antrean berdasarkan nomor porsi.

Khalid menyatakan bahwa pihaknya memahami pembayaran itu sebagai biaya visa haji khusus yang dapat digunakan untuk keberangkatan pada 2024. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa uang tersebut berkaitan dengan fee percepatan pengisian kuota haji khusus.

Ketika memberikan keterangan sebagai saksi, Khalid menyampaikan bahwa pihaknya hanya memahami penggunaan visa untuk keberangkatan jemaah.

"Tidak, saya enggak paham sama sekali kalau itu percepatan. Kami cuma tahu ini ada visa dan visa itu bisa dipakai," kata Khalid dalam persidangan.

Sebelum menerima tawaran dari Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, pihak Uhud Tour telah membayar biaya pemberangkatan jemaah menggunakan visa furoda atau visa mujamalah. Setelah menerima tawaran penggunaan kuota haji khusus melalui perusahaan tersebut, Khalid mengaku tertarik karena jemaah berpeluang berangkat pada 2024.

Khalid juga menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) milik Ibnu Mas'ud membuat pihaknya percaya terhadap tawaran tersebut.

"Justru karena dia sudah punya PIHK, maka kami lebih percaya lagi karena PIHK pasti punya kuota," ujar Khalid.

Setelah menyetujui skema tersebut, pihak Uhud Tour menarik dana yang sebelumnya dibayarkan untuk visa furoda dan mengalihkannya menjadi pembayaran melalui PT Muhibbah Mulia Wisata. Menurut keterangan Khalid di persidangan, sebanyak 122 jemaah kemudian berangkat melalui PT Muhibbah Mulia Wisata dan PT Zahra Oto Mandiri.

Dari jumlah tersebut, 120 jemaah terdaftar melalui PIHK PT Muhibbah Mulia Wisata, sedangkan dua jemaah lainnya terdaftar melalui PIHK PT Zahra Oto Mandiri. Uang yang berkaitan dengan pembayaran tersebut telah dikembalikan dan dikirimkan ke rekening penampungan KPK.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024, KPK mendakwa empat orang, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Menurut dakwaan KPK, pengelolaan kuota haji tambahan pada 2023–2024 mengakibatkan kerugian negara sedikitnya Rp 622,09 miliar. Nilai tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada Kementerian Agama.

Kerugian negara itu terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.

Keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.