Menag Tegaskan Pajak Kripto Tidak Menentukan Status Halal

Pengenaan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia tidak serta-merta menentukan kehalalan aktivitas tersebut menurut Islam. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa penilaian halal atau haram merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan pemerintah mengatur aspek perpajakannya. Pernyataan itu disampaikan di Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis (15/10/2026), dilansir dari Nasional.

Nasaruddin menjelaskan, status hukum perdagangan kripto bergantung pada karakteristik aset dan praktik transaksinya, termasuk ada atau tidaknya unsur gharar atau ketidakjelasan. Karena itu, penilaian keagamaan perlu mempertimbangkan kondisi dan objek transaksi secara objektif.

Dalam keterangannya, Nasaruddin menekankan bahwa status hukum suatu aktivitas dapat berubah apabila unsur yang menjadi persoalan telah mengalami perubahan.

"Urusan halal dan haram itu urusan Majelis Ulama. Tapi, sepanjang itu tidak ada gharar (spekulasi), tidak ada kekaburannya, itu boleh jadi hari ini mungkin haram, tetapi besok kalau clear semuanya, tidak ada lagi masalahnya, itu bisa menjadi halal, dan bisa juga sebaliknya," ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Ia juga menilai koordinasi antara pemerintah dan ulama diperlukan untuk menjaga keselarasan kebijakan ekonomi dengan pertimbangan keagamaan. Kementerian Agama, menurut Nasaruddin, dapat menjadi penghubung antara MUI dan Kementerian Keuangan dalam pembahasan ekonomi digital.

"Jadi urusan halal haram itu ditentukan oleh objektivitasnya. Insya Allah kalau kita saling mengontrol, pemerintah mengontrol ulama, para ulama mengontrol pemerintah, enak itu. Nah, sekarang sudah saling bekerja sama dengan baik ya," ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI pada 2021, penggunaan kripto sebagai mata uang dinyatakan haram karena mengandung unsur gharar dan dharar atau potensi kerugian. Sementara itu, kripto sebagai komoditas dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai sil'ah, termasuk memiliki dasar atau aset yang jelas serta memberikan manfaat.

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menegaskan bahwa kebijakan pajak atas ekonomi digital harus dibedakan dari penilaian keagamaan. Menurutnya, pemungutan pajak bertujuan menciptakan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha konvensional maupun bisnis berbasis platform digital, sekaligus menghimpun penerimaan negara untuk membiayai belanja APBN.

Dalam penjelasannya, Nurkholisoh menyebut anggaran negara ditujukan untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama.

"Saya ingin menyampaikan pesan yang jelas hari ini bahwa APBN kita melayani umat (ummah). APBN juga melayani seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang agama yang dianut," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Nurkholisoh juga menegaskan bahwa kripto berkedudukan sebagai aset, bukan alat pembayaran. Di Indonesia, rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah sehingga kebijakan perpajakan tidak seharusnya disamakan dengan penetapan hukum agama.

"Oleh karena itu, kita tidak seharusnya mencampuradukkan kebijakan perpajakan dengan penilaian keagamaan terhadap ekonomi digital dan aset kripto," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto turut menjelaskan bahwa pemungutan pajak bukan merupakan fatwa syariah. Pengenaan pajak atas penghasilan dari aset kripto, menurutnya, tidak berarti pemerintah mengesahkan aktivitas tersebut berdasarkan prinsip Islam ataupun mendorong masyarakat untuk memperdagangkannya.

"Pengenaan pajak atas penghasilan dari kripto tidak berarti menyatakan bahwa aktivitas tersebut diperbolehkan, ataupun mendorong kegiatan perdagangan itu sendiri. Penilaian mengenai boleh atau tidaknya aktivitas tersebut merupakan wewenang otoritas keagamaan, yang pandangannya tentu kita hormati," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.