Kemenkeu Tolak Kepemilikan Saham BEI Meski UU P2SK Membuka Peluang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak akan mengambil kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), meskipun pemerintah kini memiliki landasan hukum untuk menjadi pemegang saham bursa. Keputusan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026), dengan alasan menjaga pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan operator pasar modal, dilansir dari Nasional.

Suahasil menjelaskan, Kemenkeu harus tetap menjalankan peran sebagai pembuat kebijakan, sedangkan BEI bertugas mengoperasikan perdagangan di pasar modal melalui kegiatan komersial. Keterlibatan kementerian dalam kepemilikan bursa dinilai berpotensi mencampurkan kedua fungsi tersebut.

"Saya ingin menegaskan di sini Kemenkeu tidak akan masuk sebagai pemilik saham BEI," ujar Suahasil dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV.

Meski tidak menjadi bagian dari struktur pemegang saham, Kemenkeu tetap mendukung agenda pembenahan pasar modal yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BEI. Dukungan itu dilakukan melalui koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi.

Suahasil menyatakan Kemenkeu akan terus berkomunikasi dengan OJK untuk mengawasi perkembangan reformasi tersebut, termasuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Peluang kepemilikan saham oleh lembaga negara sebelumnya dibuka melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi tersebut disahkan pada 4 Juni 2026.

Melalui Pasal 8B ayat (1), aturan baru memperluas kategori pihak yang dapat memiliki saham BEI. Selain pihak swasta, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga memperoleh kesempatan masuk dalam struktur kepemilikan bursa.

Namun, Pasal 8B ayat (2) menetapkan bahwa kepemilikan oleh lembaga negara tidak boleh mengurangi independensi BEI dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara perdagangan efek di Indonesia.

UU P2SK juga mengatur bahwa BEI berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak saling terafiliasi. Pemegang sahamnya dapat berasal dari perseorangan maupun badan hukum Indonesia, baik anggota bursa maupun pihak di luar keanggotaan bursa.

Dalam pengelolaannya, BEI diwajibkan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Sementara itu, ketentuan lebih terperinci mengenai komposisi serta persyaratan pemegang saham bursa akan ditetapkan melalui Peraturan OJK.