Menag Jaga Standar Akademik Pengangkatan Profesor

Penjagaan kualitas akademik menjadi perhatian dalam proses pengangkatan profesor di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta kemudahan administrasi untuk memperoleh jabatan guru besar tidak mengurangi persyaratan keilmuan maupun kompetensi akademik calon profesor. Seperti dilansir dari Medcom, Selasa (3/11/2026), pesan tersebut disampaikan Nasaruddin ketika memberikan arahan dalam rapat rutin internal mengenai capaian dan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan kewenangan pengangkatan profesor. Menurut Menag, perubahan proses birokrasi memberikan kemudahan bagi Kemenag untuk menangani pengangkatan profesor. Kewenangan tersebut memungkinkan kementerian memproses dosen yang telah memenuhi persyaratan tanpa harus melalui mekanisme sebelumnya.

Namun, kemudahan administratif tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk menurunkan standar akademik. Persyaratan substantif tetap harus menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan seorang dosen memperoleh jabatan profesor.

Kompetensi keilmuan tetap menjadi syarat utama

Nasaruddin mengingatkan bahwa jabatan profesor harus diberikan kepada akademisi yang benar-benar memiliki penguasaan terhadap bidang keahliannya. Kemampuan tersebut diperlukan agar setiap profesor dapat mempertanggungjawabkan kapasitas keilmuannya. Ia juga mengingatkan bahwa proses pengangkatan yang terlalu mudah tanpa pemeriksaan kualitas memadai berpotensi menimbulkan persoalan bagi perguruan tinggi keagamaan. Akademisi yang tidak menguasai disiplin ilmunya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.

Dalam arahannya, Nasaruddin menyampaikan bahwa kewenangan baru yang dimiliki kementerian harus dijalankan secara hati-hati. Kepercayaan untuk mengangkat profesor perlu diimbangi dengan penilaian terhadap kelayakan akademik setiap calon. Berikut pernyataan Nasaruddin Umar mengenai kewenangan pengangkatan profesor di lingkungan Kemenag:

"Kita kan sekarang mendapatkan kepercayaan. Profesor tidak pernah ke mana-mana lagi. Di lingkungan Kementerian Agama kita bisa otoritas mengangkat profesor orang-orang yang memenuhi syarat.

Tapi juga jangan terlalu gampang," ujar Nasaruddin. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kewenangan administratif dan pemenuhan standar keilmuan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Kemudahan pengurusan jabatan akademik tidak menghapus kewajiban untuk memastikan kompetensi calon profesor.

Peningkatan guru besar harus berdampak pada mutu pendidikan

Selain persoalan persyaratan profesor, peningkatan jabatan akademik dosen juga menjadi perhatian Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin. Ia meminta pertumbuhan jumlah guru besar dan lektor kepala disertai peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Menurut Kamaruddin, bertambahnya tenaga pengajar dengan jabatan akademik tinggi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan perguruan tinggi. Capaian tersebut perlu terlihat melalui perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah akreditasi program studi.

Peningkatan jumlah guru besar dan lektor kepala diharapkan berjalan searah dengan perbaikan penilaian mutu program studi di perguruan tinggi keagamaan. Kualitas lulusan juga menjadi bagian penting dari target peningkatan jabatan akademik dosen. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah akademisi berpangkat tinggi perlu memberikan kontribusi terhadap hasil pendidikan yang dihasilkan perguruan tinggi.

Kamaruddin turut menekankan pentingnya manfaat pendidikan tinggi bagi masyarakat. Artinya, peningkatan kapasitas akademik dosen tidak cukup berhenti pada pencapaian jabatan, tetapi harus berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kontribusi institusi kepada lingkungan sosial.

Penekanan kedua pejabat tersebut menempatkan kualitas akademik sebagai perhatian utama pengembangan PTKI. Nasaruddin menyoroti kelayakan keilmuan dalam pengangkatan profesor, sedangkan Kamaruddin menggarisbawahi hubungan antara peningkatan jabatan akademik, akreditasi program studi, mutu lulusan, dan manfaat pendidikan tinggi bagi masyarakat.