Kemendikdasmen Alihkan 242.482 Guru PPPK ke Penuh Waktu

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan penataan status guru non-ASN setelah 31 Desember 2026 agar layanan pendidikan tetap berjalan. Dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta pada 6 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan rencana pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027, dilansir dari Detikcom.

Kemendikdasmen mencatat sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah juga merencanakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi.

Menurut data yang disampaikan dalam laporan tersebut, jumlah guru PPPK saat ini mencapai 935.316 orang. Sementara itu, kebutuhan pemerintah terhadap guru berstatus PNS tercatat sebanyak 464.856 orang.

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan menggunakan mekanisme otomatis. Perubahan tersebut juga mencakup pengalihan status kepegawaian dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

"Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat," ujar Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain pengalihan status, pemerintah akan membuka seleksi CPNS bagi guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi. Berdasarkan rencana yang disampaikan, proses seleksi tersebut dimulai pada 2027 dan berlangsung secara bertahap hingga 2029 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 guru.

Untuk mendukung perubahan status kepegawaian tersebut, Kemendikdasmen telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 triliun. Penataan tata kelola guru yang dimulai pada 2027 ditujukan untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.

Abdul Mu'ti juga memaparkan sejumlah program yang menjadi sasaran anggaran kementerian, termasuk pembiayaan gaji dan tunjangan guru PPPK serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Alokasi anggaran Kemendikdasmen difokuskan untuk mendanai beberapa Program Kerja Prioritas Nasional dan program prioritas kementerian antara lain, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, inisiatif awal untuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, gaji dan tunjangan PPPK guru," terang Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di tengah proses penataan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan adanya dispensasi penugasan bagi guru non-ASN setelah 31 Desember 2026. Kebijakan ini disiapkan agar para guru tetap dapat bekerja ketika penataan tenaga pendidik mulai diberlakukan.