Kemendikdasmen Tegaskan Guru PPPK Tetap Harus Tes Jadi PNS

Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu berusia 35 tahun ke atas belum dapat beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis tanpa tes. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa proses perubahan status tersebut tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dilansir dari Medcom pada Kamis, 22 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan setelah Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) mengusulkan pengangkatan langsung bagi guru PPPK yang berusia 35 tahun ke atas.

Pemerintah masih mengkaji mekanisme seleksi, termasuk kemungkinan pemberian afirmasi terkait batas usia. Ketua Umum DPP FAGAR, Ma’mol Abdul Faqih, menyampaikan aspirasi tersebut kepada Nunuk melalui siaran langsung Instagram. Ia mempertanyakan kewajiban mengikuti tes bagi guru PPPK penuh waktu yang ingin menjadi PNS meskipun usia mereka telah mencapai 35 tahun atau lebih.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’mol mengusulkan agar kelompok guru tersebut memperoleh pengangkatan tanpa melalui seleksi. Aspirasi itu menjadi salah satu persoalan yang ditanggapi oleh pihak Kemendikdasmen.

Nunuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih mewajibkan proses seleksi untuk perubahan status kepegawaian dari PPPK menjadi PNS. Pemerintah belum menetapkan secara final ketentuan teknis, termasuk apakah batas usia tertentu akan diberlakukan dalam mekanisme seleksi mendatang. "Jadi untuk PPPK atau menjadi PNS itu, kalau mengacu aturan negara masih tetap harus melalui mekanisme tes. Nah, untuk ketentuan mekanismenya seperti apa, apakah mereka ada batasan umur atau tidak, kami terus menggodoknya," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.

Kajian pemerintah mencakup kemungkinan afirmasi batas usia bagi guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi menjadi PNS. Menurut penjelasan Nunuk, ketentuan lebih lanjut akan diumumkan setelah mekanisme seleksi selesai dirumuskan. Selain persoalan batas usia, Nunuk juga menanggapi kekhawatiran guru PPPK mengenai keberlanjutan kontrak apabila tidak berhasil dalam seleksi calon PNS pada 2027. Ia memastikan kegagalan mengikuti atau melewati seleksi tersebut tidak secara otomatis mengakhiri kontrak kerja mereka.

"Jadi tidak usah khawatir, nanti kalau tidak lolos kami di-stop kontraknya, tidak ada. Karena kalau bekerja dengan Kemendikdasmen itu yang paling penting adalah kinerjanya baik, dan jangan sampai kinerja buruk, karena mentang-mentang tidak diamati, sehingga itu yang akan menyebabkan tidak diperpanjang kontraknya," tegas Nunuk. Nunuk menekankan bahwa kinerja menjadi salah satu pertimbangan penting dalam keberlanjutan kontrak PPPK di lingkungan Kemendikdasmen. Kontrak tidak dihentikan semata-mata karena guru tidak lolos seleksi PNS, tetapi kinerja yang buruk dapat menjadi alasan kontrak tidak diperpanjang.