Kemendagri Masukkan MBG dalam Penilaian Insentif Pemda

Pemerintah daerah (pemda) yang berhasil menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang memperoleh insentif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai 2027. Keberhasilan program tersebut akan menjadi salah satu indikator penilaian dalam skema insentif dengan total anggaran Rp1 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan anggaran tersebut merupakan insentif untuk mengapresiasi pencapaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, MBG bukan satu-satunya program yang menentukan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah.

Dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10), Sudaryono menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai indikator pembangunan yang selama ini telah diterapkan Kemendagri.

"Jadi Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator Pemda yang selama ini sudah jalan," ujar Sudaryono.

Selama ini, pemerintah telah memberikan penghargaan finansial kepada daerah yang berhasil mencapai target pembangunan tertentu. Salah satu indikator yang digunakan adalah pengendalian inflasi di masing-masing wilayah.

Sudaryono mencontohkan pemerintah memberikan insentif sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar kepada daerah dengan tingkat inflasi terbaik di setiap kawasan.

"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp2-3 miliar gitu. Jadi Rp1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," kata Sudaryono.

Selain pengendalian inflasi, indikator penilaian yang sudah berlaku mencakup penurunan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Kemendagri juga tengah menyiapkan kriteria tambahan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan MBG bersama BGN.

Menurut Sudaryono, indikator baru tersebut masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk perkembangan angka stunting dan kualitas pelayanan program MBG di daerah.

"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita susun dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan," papar Sudaryono.

Ia kembali menegaskan bahwa penambahan indikator MBG tidak mengubah tujuan utama anggaran insentif Kemendagri. Dana tersebut tetap diperuntukkan bagi berbagai pencapaian pemerintah daerah, bukan hanya keberhasilan program makan bergizi.

"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," imbuhnya.

Sudaryono juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG perlu memperhatikan pencapaian tujuan program, bukan sekadar memperbesar skala kegiatan atau jumlah penerima manfaat. Kualitas makanan yang disediakan juga harus terjaga dan dapat diterima oleh masyarakat penerima.

Ia menjelaskan dampak program tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak membutuhkan waktu sehingga keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari hasil pemberian makanan dalam jangka pendek.

"Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena MBG ini bukan program yang dikasih makan hari ini-besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah pembangunan jangka panjang," ucap Sudaryono.