BGN Tegaskan MBG Bukan Syarat Tunggal Insentif Rp1 Triliun

Pemerintah pusat tidak menyiapkan dana Rp1 triliun sebagai hadiah khusus bagi pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari mekanisme insentif fiskal untuk mengapresiasi kinerja daerah dalam berbagai bidang.

Penjelasan tersebut disampaikan Juru Bicara BGN Ariandi Putra melalui unggahan akun Instagram resmi BGN pada Minggu (1/11/2026). Klarifikasi ini sekaligus meluruskan informasi mengenai alokasi insentif yang sebelumnya dikaitkan dengan keberhasilan pelaksanaan program MBG.

Ariandi menjelaskan bahwa pemberian insentif fiskal merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah yang memperoleh apresiasi harus menunjukkan kinerja dan prestasi berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan.

"Sebagaimana telah dijelaskan Kepala Badan Gizi Nasional, insentif fiskal merupakan mekanisme apresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan prestasi," ujar Ariandi Putra, Juru Bicara BGN.

Menurut Ariandi, penilaian tersebut mencakup kemampuan daerah mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan dan stunting, serta menekan angka pengangguran. Inovasi dalam pembiayaan daerah juga menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam menentukan penerima insentif.

Mulai 2027, keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan MBG direncanakan masuk sebagai indikator tambahan. Namun, pelaksanaan program tersebut tidak menjadi satu-satunya penentu kelayakan daerah untuk memperoleh insentif fiskal.

"Artinya, MBG bukan satu-satunya indikator yang menentukan pemberian insentif," ujar Ariandi.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap pencapaian pemerintah daerah melalui mekanisme penilaian yang sudah berjalan. Penambahan indikator MBG tidak mengubah tujuan utama pemberian insentif yang mencakup berbagai aspek kinerja pemerintahan.

"Mari kita sama-sama pahami kebijakannya secara menyeluruh karena yang terpenting adalah manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Ariandi.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut dalam acara Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Ia menyebut dukungan terhadap program MBG sedang disiapkan sebagai kriteria tambahan dalam penilaian insentif fiskal.

Menurut Sudaryono, BGN masih menyusun indikator yang akan digunakan untuk mengukur kontribusi pemerintah daerah terhadap keberhasilan program tersebut. Beberapa aspek yang sedang dipertimbangkan berkaitan dengan penurunan angka stunting dan kualitas pelayanan MBG.

"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita define (susun) dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Sudaryono menjelaskan bahwa penambahan kriteria tersebut melengkapi sejumlah indikator yang telah digunakan pemerintah dalam mekanisme pemberian insentif kepada daerah. Dengan demikian, anggaran Rp1 triliun tidak secara eksklusif diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang menjalankan MBG.

"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," kata Sudaryono.