BI Nilai Dampak Aturan DHE SDA Belum Terukur Menyeluruh

Bank Indonesia (BI) masih memerlukan waktu untuk mengukur dampak kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) terhadap cadangan devisa nasional. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 September 2026 tersebut diharapkan meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri, termasuk melalui penempatan dana di BI, dilansir dari Nasional. Deputi Gubernur Senior BI Aida S.

Budiman menjelaskan, devisa hasil ekspor yang ditahan di perbankan domestik berpotensi menambah cadangan devisa apabila ditempatkan langsung di Bank Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum bisa disimpulkan karena implementasinya masih berjalan. "Karena dia diretensi, tentunya pasokan yang ada di perbankan, seperti tadi disampaikan di pemanfaatan, itu bisa dilakukan penempatannya di Bank Indonesia.

Kalau ditaruh di Bank Indonesia, tentunya bisa menambah cadangan devisa," ujar Aida kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026).

Aida menyebut perkembangan swap level sebagai salah satu indikator awal yang dapat diamati untuk melihat aktivitas pemasukan dan pemanfaatan devisa di dalam negeri. Indikator tersebut menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

"Karena masih baru, memang proses baru mulai. Pada saat diberlakukan 1 September, itu kan tiga bulan baru masuk. Jadi memang masih proses.

Tapi tentunya tetap ada pemasukan, itu bisa dilihat dari swap level. Tadi kan ada juga swap levelnya mengalami meningkat," jelas Aida. Data BI menunjukkan penggunaan DHE SDA nonmigas selama Juni-Agustus 2026 mencapai US$ 30,1 juta.

Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika penggunaannya tercatat sebesar US$ 31,4 juta.

Perubahan juga terlihat pada komposisi pemanfaatan devisa. Konversi DHE ke rupiah mengalami penurunan 37,4% secara tahunan, dari US$ 23,8 juta pada Juni-Agustus 2025 menjadi US$ 14,9 juta pada periode yang sama 2026. Sebaliknya, dana yang tetap disimpan dalam valuta asing atau stay in valas meningkat 273,1%. Nilainya bertambah dari US$ 2,6 juta menjadi US$ 9,7 juta dalam periode perbandingan tersebut.

Selain itu, pemanfaatan fasilitas foreign exchange (FX) swap juga memperlihatkan tren peningkatan, terutama selama beberapa bulan terakhir. BI mencatat perkembangan tersebut sebagai salah satu indikator aktivitas pemanfaatan devisa. Kebijakan DHE SDA diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2023.

Pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2026 yang menambahkan Pasal 18A untuk mengatur perlakuan khusus bagi eksportir pertambangan. Berdasarkan ketentuan umum PP Nomor 2 Tahun 2026, eksportir sektor nonmigas wajib menempatkan 100% DHE SDA selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan sedikitnya 30% DHE SDA selama paling singkat tiga bulan.

Adapun Pasal 18A dalam PP Nomor 21 Tahun 2026 memberikan ketentuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan, baik migas maupun nonmigas. Mereka dapat menempatkan minimal 30% DHE SDA selama paling singkat tiga bulan apabila memenuhi persyaratan terkait pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan perdagangan antarnegara.